Jakarta – Program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang telah dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun lalu menunjukkan hasil positif signifikan dalam meningkatkan akurasi data penerima, sekaligus menekan angka exclusion error (penerima yang seharusnya berhak namun tidak terdaftar) dan inclusion error (penerima yang tidak berhak namun terdaftar). Keberhasilan ini mendorong rencana perluasan digitalisasi bansos ke seluruh wilayah Indonesia.
Transformasi Data Kunci Pembangunan Bangsa
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya transformasi data sebagai salah satu pilar transformasi bangsa. “Kalau Pak Presiden sekarang cerita soal transformasi bangsa, salah satunya yang harus kita berani memulai adalah transformasi data. Dan untuk transformasi data, kata kunci pertamanya adalah mau terbuka,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2026). Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Berdasarkan data hasil piloting di Banyuwangi, ditemukan bahwa 77,7 persen data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masuk dalam kategori exclusion error. Angka ini menunjukkan banyaknya individu yang sebenarnya layak menerima bantuan, namun tidak terdata dalam sistem.
Penurunan Tingkat Kesalahan Penargetan
Melalui implementasi digitalisasi bansos dan pengukuran menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat exclusion error pada penerima PKH di Banyuwangi berhasil ditekan secara drastis menjadi 28,2 persen. Gus Ipul optimis bahwa dengan digitalisasi bansos yang lebih menyeluruh, tingkat kesalahan penargetan dapat ditekan di bawah 10 persen.
“Kita harus berbasis bukti, ini cukup bukti, dari 77,7 persen error, turun menjadi 28,2 persen dengan DTSEN. Dengan digitalisasi bansos nanti akan di bawah 10 persen. Dan otomatis kalau ini sukses, ini akan membantu DTSEN, membantu BPS untuk melakukan pemutakhiran data,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, digitalisasi bansos merupakan bagian integral dari transformasi digital yang mengadopsi Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI). Inisiatif ini juga berfungsi sebagai pendukung program prioritas nasional dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Pembelajaran dari Piloting Banyuwangi
Beberapa pembelajaran penting diperoleh dari piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi:
- Kemudahan Pendaftaran Bagi Masyarakat: Masyarakat menyambut baik cara baru dalam mendaftarkan bantuan sosial. “Kalau dulu serba tidak enak, kata orang-orang, serba tidak enak. Ada tetangganya, ada saudaranya, ada lain-lain, tapi dengan ini, ada cara baru,” ucap Gus Ipul menirukan keluhan masyarakat sebelumnya.
- Kepastian Bagi Petugas: Pendamping sosial atau perangkat desa kini dapat bekerja lebih tenang karena adanya dasar yang jelas mengapa sebuah pengajuan bantuan diterima atau ditolak. “Pendamping itu bebannya luar biasa. Kalau (masyarakat) enggak dapat (bantuan), mereka protesnya ke pendamping,” tutur Gus Ipul.
- Mekanisme Sanggah dan Perbaikan Data: Terdapat proses perbaikan data yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara instan melalui mekanisme sanggah. Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah menyediakan berbagai saluran pemutakhiran data, termasuk aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, Ground Check, Call Center, hingga WhatsApp Center.
- Otentifikasi Biometrik: Keakuratan data semakin terjamin karena diberikan langsung oleh yang bersangkutan melalui otentifikasi biometrik.
- Edukasi Pentingnya Data: Masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya data administratif dan bahaya meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Perluasan Piloting dan Ajakan Kolaborasi
Tahun ini, piloting digitalisasi bansos akan diperluas mencakup 40 kabupaten/kota dan satu provinsi, yaitu Bali. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak seluruh Pemerintah Daerah untuk bersatu dan berkolaborasi demi kesuksesan program ini.
“Sekali lagi kepada kita semua, tim kerja kita, di daerah yang 40 Kabupaten/Kota dan juga satu provinsi Bali, sebagai piloting, kita kerja ramai-ramai, satu padu. Seperti Presiden sampaikan, semua Bersatu, kalua kita satu, nggak ada yang bisa lawan,” kata Luhut.
Luhut menegaskan bahwa proses piloting digitalisasi bansos akan dimulai bulan ini dan ditargetkan selesai pada bulan Juli mendatang. “Jadi saya berharap kita mempedomani arahan Presiden tadi. Teamwork kita kuat, karena kalau kita kerjakan, digitalisasi jalan, sebenarnya kita mengeksekusi program-program besar dari Pak Presiden. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita, dan kita bisa jalan, dan kita mulai bulan ini, dan kita harap Juli kita bisa selesai,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta sejumlah kepala daerah yang hadir secara langsung maupun daring.
