Jakarta – Thomas Djiwandono, yang baru saja terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah melalui proses fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyatakan komitmennya terhadap independensi lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa posisinya tidak akan terpengaruh oleh latar belakangnya sebagai mantan kader Partai Gerindra.
Independensi BI Terjaga Kuat
“Bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu,” ujar Thomas usai menjalani uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026).
Kronologi Pengunduran Diri dari Partai Gerindra
Thomas, yang akrab disapa Tommy, merinci langkah-langkah pengunduran dirinya dari struktur Partai Gerindra. Ia menjelaskan bahwa pengunduran diri dari jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra telah dilakukan sejak Maret 2025. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2025, ia secara resmi mengakhiri keanggotaannya di partai tersebut.
“2025, Maret saya sudah tidak menjadi Bendahara Umum. Sebelumnya saya Bendahara Umum Gerindra 17 tahun ya,” jelasnya. “Di bulan Maret tahun lalu, saya tidak menjadi Bendahara Umum lagi. Nah, tanggal 31 Desember tahun lalu itu saya keluar dari keanggotaan Gerindra,” sambung dia.
Bukti Pengunduran Diri Diserahkan ke DPR
Untuk memperkuat pernyataannya, Tommy turut menunjukkan bukti konkret mengenai statusnya yang bukan lagi kader Partai Gerindra. Bukti tersebut diserahkan saat Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI.
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, meminta Tommy untuk melampirkan dokumen resmi terkait pengunduran dirinya. “Bisa dilampirkan suratnya? Ini penting Pak supaya klarifikasi ini datang dari Bapak dengan dokumen resmi,” kata Misbakhun.
Menanggapi permintaan tersebut, Tommy menunjukkan surat pengunduran diri yang telah disahkan. “Resmi Pak resmi dari surat pengunduran diri saya dan dari DPP Gerindra,” tegas Tommy sambil memperlihatkan surat tersebut.
