JAKARTA, 30 Desember 2025 – Massa buruh yang menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada hari ini, Senin (29/12/2025), dilaporkan tidak sebanyak perkiraan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa jumlah massa yang terbatas merupakan strategi yang disengaja.
Aksi yang rencananya berlangsung selama dua hari ini dipusatkan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Tuntutan utama para buruh adalah penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5,7 juta. KSPI bersama Partai Buruh menargetkan aksi ini sebagai momentum untuk menyuarakan berbagai aspirasi terkait UMP dan upah sektoral.
“Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta,” ujar Said Iqbal kepada wartawan, merujuk pada rencana awal aksi.
Tuntutan Buruh Soal UMP DKI Jakarta
KSPI secara tegas menolak angka UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Said Iqbal berargumen bahwa angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga ibu kota seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
“Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” tegas Said Iqbal. Ia menyoroti tingginya biaya sewa rumah di Jakarta yang menurutnya jauh melampaui daerah sekitarnya. Lebih lanjut, Said menyebutkan bahwa nilai UMP Jakarta masih di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut perhitungan KSPI, KHL pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp 5,89 juta per bulan.
Oleh karena itu, KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi agar setara dengan nilai KHL, serta meminta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di atas KHL.
Alasan Massa Buruh Tidak Banyak
Menanggapi jumlah massa yang tidak signifikan di Jalan Medan Merdeka Selatan pada hari ini, Said Iqbal kembali menegaskan bahwa hal tersebut adalah pilihan strategis. Ia menyatakan bahwa buruh masih ingin melihat itikad baik dari pemerintah untuk duduk bersama dalam meja perundingan.
“Hari ini memang kami sedikit, sengaja, untuk menunggu respons pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” jelas Said Iqbal kepada wartawan di lokasi aksi.
Selain itu, Said Iqbal juga mengungkapkan kekecewaan para buruh yang tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Istana Merdeka. Ia berpendapat bahwa Istana Negara seharusnya tidak menjadi tempat yang sakral dan tertutup bagi rakyatnya.
“Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh. Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI, adalah tempat di mana rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan sebagainya, mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasinya,” ujar Said Iqbal.
Said Iqbal menambahkan bahwa ia telah beberapa kali bertemu dengan Presiden dan menilai Presiden sangat terbuka terhadap aspirasi rakyat. “Apakah Pak Presiden tidak ingin mendengar aspirasi rakyatnya? Beberapa kali kami bertemu Pak Presiden menghadap di Istana, beliau menyatakan boleh aksi asal tertib, asal sesuai aturan,” pungkasnya.
