Jakarta – Situasi demonstrasi besar-besaran di Iran yang dilaporkan menewaskan ribuan orang mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta pemerintah Indonesia untuk menyikapi dinamika politik di Iran dengan penuh kehati-hatian, terutama terkait keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut.
Dinamika Politik Domestik Iran
Dave Laksono menyatakan bahwa demonstrasi yang terjadi di Iran merupakan bagian dari dinamika politik internal negara tersebut. “Komisi I DPR RI memandang demonstrasi yang terjadi di Iran sebagai bagian dari dinamika politik domestik negara tersebut. Setiap bangsa memiliki hak dan mekanisme internal dalam menyelesaikan persoalan politik maupun sosialnya,” ujar Dave kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip nonintervensi dalam hubungan internasional, menghormati kedaulatan Iran dalam mengatur urusan dalam negerinya. “Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip nonintervensi dalam hubungan internasional tentu menghormati kedaulatan Iran untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri,” tegas Dave.
Kritik Intervensi Asing
Dave menyoroti potensi keruh keadaan akibat intervensi pihak luar, khususnya pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendorong demonstrasi di Iran terus berlanjut. Ia menekankan bahwa Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Terkait adanya pernyataan dari pihak luar yang mendorong agar demonstrasi terus berlanjut, kami menilai bahwa setiap bentuk intervensi asing terhadap urusan domestik suatu negara berpotensi memperkeruh keadaan,” jelasnya.
Keselamatan WNI Jadi Prioritas
Politikus Partai Golkar ini menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan diplomatis dari pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri diminta untuk terus memantau dan memastikan keselamatan WNI di Iran.
“Adapun mengenai posisi pemerintah Indonesia, kami menekankan pentingnya sikap hati-hati dan diplomatis,” kata Dave. Ia menambahkan, “Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas utama. Jika situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang membahayakan, opsi evakuasi harus dipertimbangkan secara serius dengan koordinasi penuh antara pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di Iran.”
Komisi I DPR RI mendukung langkah pemerintah yang mengedepankan perlindungan WNI, menjaga hubungan diplomatik yang baik, serta tetap berpegang pada prinsip nonintervensi. “Intinya, Indonesia harus bersikap tegas dalam melindungi kepentingan nasional, namun tetap diplomatis dalam menyikapi dinamika politik di negara lain,” tutupnya.
Latar Belakang Demonstrasi di Iran
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sempat menyorot demonstrasi di Iran melalui unggahan di Truth Social pada Selasa (13/1). Ia meminta warga Iran untuk terus berdemonstrasi dan menyatakan bantuan sedang dalam perjalanan. Trump juga membatalkan pertemuan dengan pejabat Iran hingga kekerasan terhadap demonstran berhenti.
Data dari kelompok hak asasi manusia (HAM) HRANA mencatat setidaknya 2.571 orang tewas dalam unjuk rasa tersebut, sebagian besar akibat penindakan keras oleh otoritas Iran. Gelombang protes yang dimulai sejak akhir Desember 2025 ini awalnya dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan depresiasi tajam mata uang riyal Iran. Protes tersebut kemudian meluas dan berkembang menjadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis Iran sejak revolusi 1979, diwarnai kerusuhan dan kekerasan.
