Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti respons pemerintah yang dinilainya selalu tergagap-gagap setiap kali terjadi bencana alam di Indonesia. Ia menekankan bahwa negara kerap lambat dalam penanganan, seolah seperti anak kecil yang baru belajar berjalan.
Indonesia Rentan Bencana, Respons Pemerintah Lamban
Dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Deddy Sitorus memaparkan kerentanan wilayah Indonesia yang berada di cincin api (ring of fire).
“Dari sini kan kita belajar, Pak. Dari sini kita belajar bahwa Republik Indonesia ini, yang ada di ring of fire ini, di daerah yang sangat rentan bencana, kita selalu tergagap-gagap, Pak. Selalu tergagap-gagap setiap ada bencana kita seperti anak yang belajar berdiri, belajar berjalan, Pak,” ujar Deddy dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa Indonesia belum memiliki skenario yang matang untuk menghadapi bencana. Ia mengkritik kebijakan yang dinilai tidak pernah berorientasi pada penanganan dari hulu ke hilir.
“Jadi 80 tahun kita merdeka itu, ya rakyat itu memang hidup dengan sendirinya tanpa kehadiran negara, Pak. Bayangkan desa-desa bisa disapu habis. Memang kita membuat kebijakan nggak pernah hulu-hilir, Pak,” keluhnya.
Sindiran Soal Bendera Putih dan Kepercayaan Rakyat
Deddy Sitorus kemudian melontarkan sindiran bahwa Indonesia patut bersyukur memiliki masyarakat yang tidak mudah marah meskipun penanganan bencana seringkali lamban. Ia merujuk pada fenomena pengibaran bendera putih yang sempat terjadi.
“Kita harus bersyukur, Pak, rakyat kita ini nggak pemarah, Pak. Kemarin bendera putih cuma sebentar, tapi percayalah ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” kata Deddy.
Ia mendesak Kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu pemimpin dalam satuan tugas penanganan bencana, untuk bekerja lebih serius. “Jadi tolonglah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu leader dalam satgas penanganan bencana ini bekerja sepenuh hati, Pak. This is not business as usual, Pak. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Kritik Kebijakan Pemda dan Birokrasi Pelayanan Bencana
Lebih lanjut, Deddy menyoroti peran pemerintah daerah (pemda) yang dinilainya minim dalam penanggulangan bencana. Ia mencontohkan kasus tenda pengungsian yang dilepas setelah kunjungan Presiden.
“Dilihat dari sisi kebijakan, dilihat dari sisi penganggaran, itu sama sekali tidak ada sense of crisis terhadap potensi-potensi kebencanaan. Bayangkan, hanya untuk tenda saja kemarin kita nunggu dari pusat datang BNPB, itu pun Presiden pulang, cabut lagi itu tenda. Artinya, kabupaten atau kotanya kan nggak punya stok sama sekali. Itu satu, tidak ada sense-nya kita sama sekali,” ungkapnya.
Deddy Sitorus meminta agar pemerintah lebih proaktif dalam memberikan pelayanan kepada korban bencana, terutama di Sumatera. Ia mengkritik birokrasi yang menyulitkan warga yang kehilangan dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK).
“Saya nggak tahu gimana caranya jemput bola, Pak. Ini warga semua yang kehilangan KK, segala macam, disuruh bawa KK. KK dari Hong Kong? Rumahnya aja dibawa air, suruh bawa KK. Disuruh pergi ke kabupaten naik apa? Gimana caranya? Cobalah bikin pelayanan teknis cepat, bawa mesinnya pergi tuh ke kampung-kampung, KK-nya sediain print di kabupaten, kota. Jangan suruh rakyat lagi,” pungkasnya.
