Jakarta – Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diwarnai perdebatan sengit pada Senin (26/1/2026). Perdebatan dipicu oleh pertanyaan anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo atau yang akrab disapa Pasha, mengenai program-program Kementerian PPPA, khususnya terkait pemberdayaan perempuan.
Pasha Pertanyakan Program Kementerian PPPA
Pasha mengungkapkan kebingungannya terhadap program-program yang dijalankan Kementerian PPPA. Ia merasa hampir tidak mengetahui secara pasti apa yang telah dibuat oleh kementerian tersebut.
“Saya pribadi bingung karena hampir sama sekali kita nggak tahu sebenarnya yang dibikin Kementerian PPPA ini apa,” ujar Pasha dalam rapat yang digelar di Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Ia melanjutkan, selama turun ke daerah, program-program yang bersinggungan dengan Kementerian PPPA, yang bersifat prinsipil bukan sekadar sosialisasi, belum pernah diajak oleh Menteri PPPA.
“Kita belum pernah diajak Bu Menteri ini dari program Kementerian PPPA, khsusunya pemberdayaan yang betul-betul sudah berjalan, tidak perlu lagi dilakukan pendampingan ini yang mana?” sambungnya.
Lebih lanjut, Pasha menilai bahwa persoalan yang diangkat oleh Kementerian PPPA lebih banyak berkutat pada isu kekerasan, hingga penculikan terhadap perempuan. Ia tidak menemukan adanya poin yang secara spesifik berbicara mengenai pemberdayaan perempuan.
“Dari sekian halaman yang saya baca itu, semuanya persoalan tentang perempuan, kekerasan, penculikan, jadi ini sebetulnya Kementerian atau Polres? Tidak ada satu poin yang saya lihat ini betul-betul memberdayakan,” kata Pasha.
Pasha kemudian membacakan kembali program-program dari Kementerian PPPA yang disebutnya mendukung program Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, seperti MBG, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih. Ia kembali heran karena tidak ada satu pun yang menyinggung pemberdayaan perempuan secara langsung.
“Di mana guru-guru madrasah? Ini guru-guru banyak perempuan. guru ngaji kok nggak ada? Ini juga perempuan. Guru honorer yang skarang sedang perjuangkan mereka punya hidup ini, juga banyak eprempuan. Tapi tak ada disinggung di sini,” ucapnya heran.
Veronica Tan Beri Penjelasan
Pada sesi jawaban, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menjelaskan mengenai layanan pengaduan SAPA 129 dan pentingnya sinergi terkait kasus yang melibatkan perempuan dan anak.
“KemenPPPA memang kalau dibilang kita ini ngurusin setengah perempuan seluruh Indonesia yang artinya itu 50 persen adalah perempuan dan sepertiganya adalah anak dan itu kalau dihitung dua pertiga dan dengan budget yang begitu kecil memang sangat susah kalau kita tidak melakukan kolaborasi,” ujar Veronica.
Pasha kemudian menyela, menilai penjelasan Veronica Tan seolah-olah KemenPPPA hanya mengurusi soal hukum, bukan pemberdayaan perempuan, dan mempertanyakan perbedaannya dengan Komnas Perempuan.
“Izin Pimpinan, mohon maaf sekali, Pimpinan. Ini dari penjelasan Ibu Wamen kok saya melihat ini seperti keluar dari koridor, itu gimana ya menjelaskannya, saya nggak ngerti, apa kita ini paham apa nggak sebenarnya rapat ini. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh, definisi pemberdayaan perempuan apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan apa sebenarnya Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh,” kata Pasha.
Pasha menilai apa yang dibicarakan Veronica berputar pada perlindungan hukum, advokat, hingga hak asasi manusia. Ia menekankan seharusnya peran kementerian ini memberdayakan seluruh perempuan di Indonesia, termasuk dari kalangan lansia hingga perempuan yang tak lagi memiliki suami.
“Pimpinan kalau di luar negeri Pak, janda-janda pun produktif, lansia itu juga produktif, KemenPPPA tidak bicara itu dari tadi. Supaya kita ini rapat ini arahnya jelas, kita ini masih banyak loh di Jakarta khususnya Pak, banyak ini kita punya lansia-lansia tidak diproduktifkan Pak,” ujar Pasha.
Ia menambahkan, KemenPPPA juga jarang menyentuh isu tersebut. “KemenPPPA juga jarang sentuh kok itu. Saya kan ajak Bu Wamen waktu itu, ‘Bu Wamen kapan kita turun sama-sama? Kita lihat kacamata Bu Wamen yang mana, kacamata saya yang mana’. Dari tadi soal hukum terus, itu sudah ada tugasnya,” tambahnya.
Veronica Tan Minta Kesempatan
Menanggapi sorotan Pasha, Veronica Tan meminta kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pemberdayaan perempuan.
“Terima kasih Pak, nanti tahun ini kita jalan bareng he-he-he…, kasih kita kesempatan Pak, kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng, tapi kami mengapresiasi banget karena kami di-support sama Komisi VIII,” imbuhnya.
