Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi upah sebesar Rp 200 ribu per bulan. Usulan ini disampaikan sebagai alternatif jika Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tidak direvisi. Namun, usulan tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPRD DKI Jakarta yang menilai keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
Tanggapan DPRD DKI Jakarta
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menyatakan bahwa anggaran Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan subsidi upah tersebut. “Kalau dihitung Rp 200 ribu dikali jumlah buruh dikali 12 bulan, dananya kelihatannya sudah tidak ada karena anggaran sudah ditetapkan dan ada efisiensi,” ujar Taufik kepada wartawan pada Jumat (16/1/2026).
Taufik justru menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada revisi UMP DKI Jakarta. Ia menekankan pentingnya penyesuaian UMP dengan Kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan. “Lebih baik revisi UMP saja sesuai kajian Kemenaker. Supaya pengusaha tidak berat, bisa diberikan relaksasi, misalnya pajak, perizinan, retribusi, dan lain-lain,” tuturnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta lainnya, Dwi Rio Sambodo, memahami aspirasi buruh namun menilai subsidi tunai Rp 200 ribu memiliki dampak yang terbatas dan bersifat sementara. “Saya memahami aspirasi untuk meringankan beban pekerja. Namun, subsidi tunai Rp 200 ribu sebagai pengganti revisi UMP dampaknya sangat terbatas,” kata Dwi Rio.
Dwi Rio menyoroti program Kartu Pekerja Jakarta yang sudah ada, yang dinilainya lebih komprehensif. Program ini mencakup berbagai manfaat seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga pangan, dengan nilai yang bisa mencapai Rp 1,4 juta hingga Rp 2 juta per tahun per pekerja. “Itu jauh lebih besar dan berkelanjutan dibanding bantuan sekali pakai. Di tengah pengetatan anggaran, membuat program baru yang bersifat sementara juga kurang efektif,” jelasnya.
Kewenangan Revisi UMP dan Advokasi Formula Upah
Dwi Rio juga mengingatkan bahwa kewenangan untuk merevisi UMP berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyarankan agar serikat pekerja memfokuskan advokasi pada perubahan formula penghitungan upah minimum di tingkat nasional. “Agar lebih berkeadilan bagi pekerja seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta,” imbuhnya.
Meskipun tuntutan kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta dapat dimengerti, Dwi Rio mengingatkan bahwa UMP DKI Jakarta saat ini yang sebesar Rp 5,73 juta sudah merupakan yang tertinggi di Indonesia. “Kenaikan tetap harus memperhatikan kemampuan dunia usaha. Pengawasan dan sanksi terhadap perusahaan yang masih membayar upah di bawah UMP juga harus diperkuat,” tegasnya.
Dialog dan Optimalisasi Program
DPRD DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog antara Pemprov, pekerja, dan pengusaha. Dwi Rio menekankan pentingnya mengoptimalkan dan memperluas akses terhadap program-program yang sudah ada, daripada menciptakan program baru yang bersifat sementara. “Kartu Pekerja Jakarta, KJP Plus, KJMU, subsidi transportasi, semuanya perlu dievaluasi bersama pekerja agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara nyata dan berkelanjutan,” katanya.
Latar Belakang Tuntutan Buruh
Sebelumnya, demonstrasi buruh digelar di depan Gedung DPR, Jakarta, menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta. Said Iqbal, Presiden KSPI, menyatakan bahwa dengan KHL saat ini, pekerja dengan UMP 2026 yang diberikan masih perlu menomboki Rp 160 ribu dari kebutuhan hidup mereka. Ia mengutip contoh di Brasil dan Sydney yang juga menerapkan subsidi upah.
“Gubernur Pramono Anung harus paham itu bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan Rp 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu pada KHL saja, nombok-nya Rp 160 ribu. Kita semua, kamu semua, siapa pun yang kerja di Jakarta hidup untuk nombok,” ungkap Said.
