Jakarta – Ratusan massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (28/1/2026). Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul sekitar pukul 10.40 WIB. Kehadiran para demonstran menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, khususnya yang mengarah ke Patung Kuda, mengalami kepadatan. Pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan saat melewati area aksi.
Para buruh membawa berbagai atribut, termasuk bendera serikat pekerja, sebagai simbol persatuan dan tuntutan mereka. Suasana aksi diwarnai dengan orasi yang menyuarakan aspirasi para pekerja.
UMP 2026 Dinilai Tidak Sesuai KHL
Sekretaris PC SPAMK FSPMI DKI Jakarta, Kuszairi, dalam orasinya menyatakan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta tidak mencerminkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang seharusnya berada di kisaran Rp 5.898.000.
“Nilai KHL itu sekitar Rp 5.898.000, tapi UMP yang diputuskan hanya Rp 5,7 juta. Dengan kondisi kenaikan tarif listrik, BBM, pajak, dan harga sembako sepanjang 2026, ini jelas tidak mencerminkan kenaikan upah yang riil,” tegas Kuszairi.
Ia menambahkan bahwa kenaikan biaya hidup yang terus merangkak naik sepanjang tahun 2026, mulai dari tarif listrik, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pajak, hingga harga kebutuhan pokok, membuat kenaikan UMP yang ditetapkan terasa tidak sebanding.
Potensi Penurunan Daya Beli Buruh
Lebih lanjut, Kuszairi mengkhawatirkan potensi penurunan daya beli para buruh jika kenaikan biaya hidup terus melampaui kenaikan upah. Hal ini dapat memberatkan kondisi ekonomi para pekerja.
“Kalau kenaikan biaya hidup lebih besar dari kenaikan upah, berarti buruh bukan naik upah, tapi nombok,” ucapnya, menggambarkan situasi yang dihadapi buruh.
Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk meninjau kembali dan mengabulkan tuntutan kenaikan UMP yang lebih berkeadilan bagi para buruh.
