JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) diminta untuk segera menuntaskan pendataan hunian dan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumatera. Permintaan ini datang dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mendesak agar proses pendataan dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi rumah dan infrastruktur. Data ini mencakup tingkat kerusakan, mulai dari atap roboh hingga kondisi baik, yang nantinya akan menjadi dasar bagi Satuan Tugas (Satgas) untuk menentukan kategori kerusakan berat, sedang, atau ringan.
“Kira-kira output pendataannya ini, bahwa selain kami mengumpulkan datanya, hunian pun juga akan kami, dan infrastruktur fisik akan kami data kondisinya, Pak. Kondisinya apakah baik, misalnya atau atapnya roboh, dan ini nanti akan bisa menjadi basis bagi Satgas untuk menentukan ini rusak berat, sedang, ataupun ringan,” ujar Amalia dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Amalia menambahkan bahwa BPS juga akan mengumpulkan data geotagging serta kondisi rumah dan infrastruktur yang didatangi. Menanggapi hal tersebut, Dasco menanyakan estimasi waktu penyelesaian pendataan.
“Baik, itu kira-kira pendataannya berapa lama ya, Bu? Karena, kalau dia semakin cepat, artinya kemudian fasilitas-fasilitas, hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akan semakin cepat,” tanya Dasco.
Amalia memperkirakan pendataan lapangan akan selesai sekitar dua minggu, atau pada akhir bulan Januari. Namun, untuk respons cepat, BPS dapat menyelesaikannya dalam dua hari.
Dasco kemudian meminta agar target penyelesaian pendataan dapat dipercepat menjadi satu minggu. Ia beralasan bahwa percepatan ini penting agar masyarakat terdampak bencana segera menerima fasilitas dan hak mereka. Target ini juga sejalan dengan upaya mitigasi pascabencana yang diharapkan rampung sebelum Lebaran.
“Boleh minta seminggu nggak? Ini kata Satgas (pemerintah) dibilang kalau dua minggu kelamaan. Karena ini kan waktu ke waktu, untuk sementara kita ini tadi dari hasil pembicaraan, kita akan menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap dan mitigasi bisa terselesaikan sebelum Lebaran ini,” tegas Dasco.
Menyahuti hal tersebut, Ketua Satgas Pemerintah yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta BPS untuk memprioritaskan pendataan hunian rusak ringan dan sedang. Hal ini bertujuan agar skema bantuan kompensasi dapat segera disalurkan kepada warga.
“Yang prioritas, superprioritas itu adalah rumah ringan dan sedang, supaya begitu BNPB sudah turun, sudah ada di semua… kita sudah mulai dari minggu lalu semua kepala daerah sudah bergerak,” kata Tito.
Tito menjelaskan bahwa jika pendataan dapat diselesaikan dalam beberapa hari, maka setelah validasi dan penandatanganan oleh kapolres serta kejaksaan, data tersebut dapat segera diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk dieksekusi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi jumlah pengungsi.
“Nah, ini kalau bisa dikerjakan dalam beberapa hari, supaya begitu sudah tertangani SK validasi, ada kapolres sama kejaksaan tanda tangan, diserahkan ke BNPB. BNPB itu langsung eksekusi. Jadi orangnya keluar sudah, itu 70 persen dari pengungsi tenda-tenda itu keluar. Mereka beres-beres karena punya modal udah,” imbuh Tito.
Dasco kembali menanyakan kesanggupan BPS untuk menyelesaikan pendataan dalam waktu seminggu. Amalia menyatakan bahwa BPS akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target tersebut, dengan memverifikasi dan memvalidasi data yang sudah ada dari BNPB terlebih dahulu, sebelum melakukan pendataan lapangan secara paralel.
“Kami usahakan yang sudah ada dikumpulkan datanya kemarin BNPB duluan itu, Pak, kami langsung verifikasi validasi dulu. Jadi ada dua tahap nanti, Pak. Ini dulu yang kami dahulukan, setelah itu langsung paralel pendataan lapangan,” ujar Amalia.
Dasco mengapresiasi upaya BPS dan menyatakan bahwa setelah data dari BPS selesai, BNPB akan segera melakukan eksekusi bantuan.
