Berita7 — Jakarta — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan penguatan ekosistem halal sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia penggerak utama ekonomi halal dunia.

Pernyataan itu disampaikan Haikal saat membuka Forum D-8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan. Ia mengajak negara anggota D-8 memperkuat kolaborasi untuk membangun standar halal yang terintegrasi dan saling diakui.

Haikal menekankan bahwa penyelenggaraan halal tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus berlandaskan kolaborasi, keterhubungan, dan standar kuat agar memberi manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat dunia.

“Salah satu mimpi besar saya adalah ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang luar biasa mengenai halal. Beliau membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kedudukan setingkat kementerian dan terhubung dengan setidaknya sembilan kementerian. Ini merupakan kekuatan yang sangat besar,”

Menurut Haikal, visi presiden tersebut diterjemahkan BPJPH melalui semangat “Indonesia Halal untuk Masyarakat Dunia”. Indonesia tidak hanya memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal domestik, tetapi juga berperan dalam membangun ekosistem halal global melalui kerja sama antarnegara.

Haikal menambahkan bahwa perhatian terhadap penyelenggaraan halal bukan hal baru di Indonesia. Sejak era pemerintahan sebelumnya, perhatian terhadap isu halal telah berkembang hingga terbentuk sistem Jaminan Produk Halal yang lebih komprehensif.

Ia menyebut implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagai momentum untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional sekaligus menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia.

Dalam forum itu Haikal kembali mengajak negara peserta untuk mempererat kolaborasi dan menyamakan visi dalam pengembangan standar halal internasional.

“Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia,”

Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menyatakan penyelenggaraan D-8 HEI 2026 sebagai manifestasi integrasi kekuatan ekonomi domestik dengan dunia Islam. Ia menyebut pengembangan ekonomi halal sebagai salah satu jalur memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Sekretaris Jenderal D-8 memberi apresiasi, menyebut inisiatif Indonesia sebagai katalis bagi perluasan investasi dan penguatan riset dalam ekosistem industri halal. Forum selama lima hari ini diisi pameran dagang, business matching, dan diskusi panel D-8 HEI Talks.

Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Aiyub mengatakan forum dirancang untuk menghasilkan kolaborasi bisnis yang konkret, termasuk kemitraan, pertukaran pengetahuan, dan transaksi perdagangan.

Penyelenggaraan D-8 HEI 2026 menurut panitia merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto yang pernah menekankan urgensi pembentukan rantai nilai halal pada KTT ke-11 D-8 di Kairo pada 19 Desember 2024. Acara ini terselenggara atas sinergi Kementerian Luar Negeri, BPJPH, KNEKS, dan Kadin Indonesia.

Profil D-8

D-8 didirikan pada 1997 dan beranggotakan sembilan negara: Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, serta Azerbaijan yang bergabung pada 2025. Forum ini memiliki populasi kolektif sekitar 1,3 miliar jiwa dan gabungan Produk Domestik Bruto sebesar US$5,1 triliun.