Berita7 — JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI tengah berupaya mempercepat persiapan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Seimanggaris yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pembangunan ini direncanakan tidak hanya sebagai gerbang lintas batas resmi antara Indonesia dan Malaysia, tetapi juga untuk memperkuat konektivitas ekonomi di kawasan tersebut.

PLBN Seimanggaris diharapkan dapat membuka akses ekonomi Kalimantan Utara dengan wilayah kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Upaya percepatan ini ditandai dengan peninjauan dua lokasi alternatif pembangunan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin beserta Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara Siti Metrianda Akuan.

Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan dari berbagai aspek, termasuk kondisi tanah, kemudahan akses, konektivitas antarnegara, serta kesesuaian dengan rencana pengembangan kawasan. BNPP RI saat ini sedang mengkaji lokasi yang paling layak secara teknis dan strategis untuk memastikan pembangunan PLBN Seimanggaris terintegrasi dengan titik masuk dan keluar (entry-exit point) di Malaysia.

“Kami telah meninjau dua alternatif lokasi PLBN Seimanggaris. Selanjutnya perlu dipastikan titik yang paling tepat secara teknis dan strategis, termasuk kesesuaiannya dengan entry-exit point di sisi Malaysia, sehingga gerbang kedua negara dapat terhubung dalam satu sistem perlintasan yang terpadu,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7/2026).

Nurdin menjelaskan bahwa penetapan titik perlintasan bersama antara Indonesia dan Malaysia merupakan syarat utama untuk memenuhi kriteria kesiapan pembangunan PLBN. Oleh karena itu, BNPP RI akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta menjalin komunikasi bilateral dengan Pemerintah Malaysia.

Selain koordinasi internal, BNPP RI juga mendorong agar pembahasan pembangunan PLBN Seimanggaris menjadi agenda prioritas dalam forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Forum ini dianggap sebagai wadah strategis untuk mempercepat tercapainya kesepahaman kedua negara mengenai lokasi titik perlintasan.

“Pemerintah daerah kami dorong untuk membawa pembahasan PLBN Seimanggaris ke dalam agenda Sosek Malindo. Semakin cepat terdapat kesepahaman mengenai titik perlintasan, semakin cepat pula readiness criteria dapat dituntaskan dan tahapan pembangunan dapat dilanjutkan,” katanya.

Lebih lanjut, Nurdin menegaskan bahwa pembangunan PLBN Seimanggaris tidak hanya berfokus pada infrastruktur perlintasan. Dalam konsep Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI), PLBN diposisikan sebagai simpul tata kelola Gerbang Negara yang mengintegrasikan pelayanan kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan, konektivitas, serta pengembangan kawasan dan ekonomi perbatasan.

Pengembangan ini juga didukung oleh penataan ruang kawasan perbatasan dengan keberadaan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (PPPGN) sebagai kawasan pelayanan gerbang negara dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perbatasan. “Karena itu, kita tidak hanya membangun gedung PLBN. Kita membangun sebuah Gerbang Negara beserta kawasan dan jaringan ekonominya. PLBN menjadi simpul pelayanan dan pengawasan, PPPGN menjadi kawasan pengembangan gerbangnya, sementara PKSN menghubungkannya dengan pusat pertumbuhan dan pelayanan kawasan yang lebih luas,” jelasnya.

Pendekatan ini memastikan pembangunan PLBN menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang terintegrasi. Untuk kawasan Seimanggaris, Gerbang Negara nantinya diharapkan terhubung dengan berbagai pusat ekonomi, termasuk sentra produksi, kawasan perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan CPO, budidaya rumput laut, Pelabuhan Sei Ular, jaringan logistik Kalimantan Utara, serta PKSN dan pusat pertumbuhan lainnya.

Pembangunan PLBN Seimanggaris perlu dilihat dalam kerangka koridor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan memperluas akses pasar produk unggulan daerah. “Kita harus mulai berpikir dalam kerangka koridor ekonomi. Gerbang Negara harus tersambung dengan pusat produksi, PKSN, pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan logistik. Dengan begitu, pembangunan PLBN benar-benar dapat menciptakan efisiensi distribusi sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah,” ungkapnya.

Secara regional, PLBN Seimanggaris memiliki posisi strategis untuk memperkuat konektivitas ekonomi Kalimantan Utara dengan Sabah serta kawasan BIMP-EAGA. Kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas wilayah, tetapi juga berpeluang menjadi penghubung aktivitas ekonomi antarnegara. “Selama ini kita seolah-olah berhenti berpikir sampai Tawau. Padahal, dari Kalimantan Utara terbuka peluang untuk terhubung dengan jaringan ekonomi yang jauh lebih luas, mulai dari Sabah dan Sarawak, Brunei Darussalam, hingga Filipina melalui BIMP-EAGA. Perspektif regional seperti inilah yang harus mulai kita bangun,” tegas Nurdin.

Ke depan, BNPP RI akan terus mengawal percepatan pemenuhan kesiapan, penetapan titik perlintasan bersama Malaysia, kesiapan lahan, penyusunan perencanaan kawasan, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, pembangunan PLBN Seimanggaris diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pelayanan perbatasan, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Utara.