Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai zero accident atau nol kejadian luar biasa (KLB) pada tahun 2026. Untuk mewujudkan target tersebut, BGN akan menerapkan standar yang lebih ketat, termasuk ancaman penutupan bagi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi syarat keamanan dan higiene.
Pengetatan Juknis Dapur MBG
Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati, menyatakan pihaknya sedang menyiapkan petunjuk teknis (juknis) baru yang lebih tegas. “Kemudian sekarang kita juga akan keluar dalam waktu dekat Juknis yang keras mengenai dapur-dapur nanti yang tidak sesuai standar, kita akan berikan peringatan satu, dua, dan ketika peringatan ketiga kita akan tutup,” ujar Nanik dalam konferensi pers satu tahun MBG di SMKN 1 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Nanik menambahkan bahwa pengetatan standar ini telah menunjukkan hasil positif. Insiden keracunan yang sempat terjadi di awal pelaksanaan MBG kini dilaporkan semakin berkurang. “Kalau kita lihat sejak Agustus hingga September, yang luar biasa itu, sekarang makin ke sini makin berkurang. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir hampir tidak terdengar lagi,” tuturnya.
Standar Higiene dan Sanitasi yang Wajib
Salah satu faktor kunci penurunan kasus adalah kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap dapur MBG. BGN menyoroti temuan pelanggaran standar pada tahap awal, seperti penggunaan air yang tidak memenuhi syarat. “Banyak ditemukan E. coli di air. Sekarang air harus menggunakan air galon bermerek yang terjamin bebas bakteri. Hal-hal teknis seperti ini sekarang tidak bisa ditawar,” jelas Nanik.
Pengawasan Lintas Kementerian
Pengawasan program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab BGN. Sebanyak 17 kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Kesehatan yang memiliki kewenangan penuh dalam penanganan dan rilis data kasus keracunan. “Ini supaya objektif. Jadi tidak ada konflik kepentingan,” pungkas Nanik.
