Badan Gizi Nasional (BGN) membantah keras isu yang menyebutkan mitra Program Sehat Pangan Gizi (SPPG) meraup keuntungan bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun. BGN menegaskan informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta teknis dan realitas operasional.
Isu Keuntungan Fiktif
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa isu keuntungan bersih Rp 1,8 miliar per tahun yang beredar di media sosial adalah asumsi fiktif dan tidak berdasar. “Mitra mendapatkan ‘untung bersih’ Rp 1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi,” tegas Sony dalam keterangannya pada Minggu (22/2/2026).
Sony menjelaskan bahwa angka Rp 1,8 miliar bukanlah keuntungan bersih, melainkan bagian dari proses pengembalian investasi awal mitra. “Rp 1,8 m itu bukan margin atau keuntungan, Rp 1,8 m itu tahap pertama dan kedua proses pengembalian investasi mitra karena di situ ada lahan, bangunan, peralatan yang peralatan bukan seperti di rumah,” urainya.
Standar Teknis dan Insentif Pemerintah
Ia merinci bahwa dapur program MBG (Makan Bergizi Gizi) harus dilengkapi dengan peralatan berstandar tinggi, seperti kompor high pressure dan sistem pengolahan limbah terpadu (IPAL) serta penyaring lemak. “Kompor harus high pressure, bukan gas yang disambung selang, bukan air yang dibuang ke parit, tapi harus ada IPAL, penyaring lemak, dan lain-lain. Jadi insentif itulah yang diberikan pemerintah sebagai penghormatan pemerintah,” jelas Sony.
Untuk mendapatkan insentif tersebut, mitra wajib membangun SPPG sesuai dengan Juknis 401.1 Tahun 2026 yang menetapkan standar teknis sangat ketat. Estimasi investasi awal yang harus dikeluarkan mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung pada harga lahan dan lokasi. Investasi ini dikategorikan sebagai belanja modal (Capital Expenditure/CapEx).
Verifikasi Mitra SPPG Independen
Menanggapi tudingan adanya afiliasi mitra SPPG dengan partai politik, Sony menegaskan bahwa proses verifikasi tidak mempertimbangkan latar belakang kelompok pengusaha atau partai politik tertentu. Verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari 120 orang, dan pimpinan BGN tidak terlibat dalam proses verifikasi tersebut.
“Yang diverifikasi nama yayasannya, pimpinannya siapa, NPWP ada atau tidak, NIB ada atau tidak. Kami tak melihat latar belakang partainya apa, ini usahanya apa, jadi hanya itu kemudian dicek lokasinya. Lokasi betul atau tidak, dekat kandang ternak atau tidak, daerah bahaya atau tidak,” papar Sony.
Ia menambahkan bahwa survei lapangan juga melibatkan 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Fokus survei tetap pada spesifikasi dan fisik dapur MBG, tanpa menanyakan afiliasi politik atau kepemilikan pengusaha. “Tidak kemudian ditanya ini punya partai apa punya siapa pengusaha siapa, nggak. Kami nggak melihat itu,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat menyinggung soal anggaran program MBG, menyatakan bahwa uang tersebut merupakan hasil efisiensi. (Video: Prabowo soal Anggaran Program MBG: Uang Ini Hasil Efisiensi)
