Pembubaran konvoi yang mengibarkan bendera Bulan Bintang di Lhokseumawe, Aceh, memicu perbincangan hangat di media sosial. Narasi mengenai dugaan kericuhan dan pemukulan oleh oknum TNI terhadap massa beredar luas, menambah kompleksitas situasi pascabencana di wilayah tersebut.
Aksi konvoi dan demonstrasi yang membawa bendera identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini berlangsung pada Kamis (25/12) pagi hingga Jumat (26/12) dini hari. Sebagian massa terlihat mengibarkan bendera Bulan Bintang sambil meneriakkan yel-yel.
Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa tindakan massa tersebut berpotensi memprovokasi publik dan mengganggu ketertiban umum. Ia menekankan bahwa pelarangan pengibaran bendera Bulan Bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Hal ini juga diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.
Menindaklanjuti laporan aksi, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe. Aparat TNI-Polri mendatangi lokasi dan mengutamakan pendekatan persuasif dengan mengimbau massa untuk menghentikan aksi dan menyerahkan bendera. Namun, imbauan tersebut diabaikan, sehingga aparat melakukan pembubaran secara terukur dan mengamankan bendera untuk mencegah eskalasi situasi.
Dalam proses pembubaran, terjadi adu mulut. Saat pemeriksaan terhadap salah satu individu, ditemukan sepucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magasin, dan senjata tajam. Orang tersebut kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Koordinator aksi demonstrasi menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya kesalahpahaman dan telah sepakat berdamai dengan aparat. TNI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,” ujar Freddy Ardianzah.
TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait berkomitmen mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat Aceh pascabencana. “TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Panglima TNI Pastikan Tindak Tegas Provokator
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan akan menindak tegas kelompok provokator yang mengganggu upaya pemulihan pascabencana di Aceh.
“TNI dan semua kementerian/lembaga, dan masyarakat, sedang bekerja membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam,” kata Agus saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Agus berharap upaya provokasi oleh kelompok tertentu di tengah situasi bencana tidak terulang. “Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti adanya upaya mengganggu stabilitas nasional di tengah pemulihan bencana. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bersatu padu.
“Dan juga kami mengajak masyarakat untuk selalu bersatu padu, bekerja sama dengan seluruh aparat yang ada, baik aparat pusat ataupun daerah, aparat sipil, militer, ataupun dari kepolisian untuk memastikan jangan ada upaya-upaya pihak dari luar yang menyusupkan agenda-agenda mereka yang menyebabkan kekacauan,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Dave menambahkan, “Dengan tujuan memecah belahkan fokus pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat karena kita ini masih panjang yang harus kita kerjakan.” Ia menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil oleh TNI di Aceh untuk menjaga stabilitas dan memastikan bantuan terdistribusi dengan baik.
