Berita7 — Jakarta – Sejumlah 11 kepala daerah telah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menyoroti penyelenggara negara yang terpapar budaya koruptif serta penindakan yang dinilai kehilangan efek jera.

Menurut Irawan, kejahatan korupsi bukanlah bawaan lahir. Ia berpendapat bahwa pencegahan harus difokuskan pada sistem dan lingkungan yang terpapar budaya koruptif. “Banyak pelaku korupsi, dugaan saya, karena terpapar budaya koruptif itu sendiri,” ungkap Irawan kepada wartawan pada Kamis (23/7/2026).

Ia menekankan pentingnya negara membuat kebijakan yang baik dan benar untuk mencegah pejabat tergiur melakukan korupsi. Hal ini mencakup penerapan sistem merit, pemberian penghasilan yang cukup, serta perbaikan pada berbagai kekurangan yang ada. “Kita masih banyak kekurangan dan kita semua juga memahami serta menyadari hal itu,” ujarnya.

Irawan mengusulkan agar strategi pemberantasan korupsi bergeser dari sekadar penindakan menjadi penguatan aspek pencegahan. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa penindakan tetap diperlukan, namun efek jera terhadap pelaku korupsi perlu diperkuat. “Penindakan saat ini seolah kehilangan deterrent effect dan efek jera. Padahal pencegahan dan penindakan dikatakan efektif kalau bisa memberikan efek jera dan orang lain takut untuk melakukan perbuatan tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar model penindakan korupsi lebih diarahkan pada pemulihan aset (asset recovery). Selain itu, kepastian hukum harus diperkuat agar kesalahan administrasi tidak serta-merta dipidana sebagai tindak pidana korupsi. “Kesalahan administrasi jangan langsung dianggap sebagai korupsi. Jadi mens rea harus dibuktikan,” tutupnya.

Berikut adalah daftar 17 kegiatan OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026:

  1. KPP Madya Jakarta Utara – Dwi Budi Iswahyu
    Pada 9-10 Januari, KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Dari OTT ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu.
  2. Bupati Madiun – Maidi
    KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, pada 19 Januari. Kasus yang menjerat Maidi berkaitan dengan dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.
  3. Bupati Pati – Sudewo
    OTT ketiga di tahun ini dilakukan KPK terhadap Bupati Pati nonaktif, Sudewo, pada Selasa 20 Januari. Sudewo terjaring OTT bersama dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa.
  4. Kepala KPP Madya Banjarmasin – Mulyono
    KPK melakukan OTT terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, pada Rabu 4 Februari. Mulyono ditetapkan menjadi tersangka terkait suap restitusi pajak.
  5. Pejabat Ditjen Bea Cukai
    Sehari setelah OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, KPK kembali melakukan OTT yang melibatkan sejumlah pejabat pada Ditjen Bea Cukai. Awalnya ada 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian bertambah satu lagi dari pihak pejabat Ditjen Bea Cukai.
  6. Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
    OTT berikutnya dilakukan KPK terhadap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta tiga pihak lainnya pada Kamis 20 Februari. OTT ini terkait kasus pengurusan sengketa lahan di Depok.
  7. Bupati Pekalongan – Fadia Arafiq
    Pada Selasa 3 Maret, KPK melakukan OTT di Kabupaten Pekalongan yang turut mengamankan Bupati Fadia Arafiq. Kasus ini terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing. Fadia menjadi satu-satunya tersangka dalam perkara ini.
  8. Bupati Rejang Lebong – M Fikri Thobari
    Masih di bulan Maret, tepatnya tanggal 11, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari terkait kasus dugaan suap proyek.
  9. Bupati Cilacap – Syamsul Auliya Rachman
    Masih di bulan Maret, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL). KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman bersama Sekda Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono (SAD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.
  10. Bupati Tulungagung – Gatut Sunu Wibowo
    Selanjutnya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap KPK pada Jumat (10/4). Bupati Gatut ditetapkan sebagai tersangka terkait pemerasan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.
  11. Kemenimipas – Wamen Silmy Karim
    KPK juga melakukan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Juni 2026 terkait pemerasan dan gratifikasi menyangkut izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka.
  12. Bupati Muara Enim – Edison
    KPK resmi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim setelah melakukan gelar perkara usai OTT pada 8 Juni 2026.
  13. Anggota BPK
    OTT ke-12 dilakukan KPK terhadap sejumlah ASN pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan suap untuk mengubah penilaian BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemkab Muara Enim.
  14. Bupati Kuansing – Suhardiman Amby
    OTT selanjutnya dilakukan KPK terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby pada 29-30 Juni 2026. Suhardiman terjerat kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan.
  15. Bupati Langkat – Syah Afandin
    Selanjutnya, OTT terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin, terkait suap proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Permukiman (Disperkim), serta gratifikasi pengisian jabatan dan pengadaan seragam sekolah senilai Rp 3,5 miliar.
  16. Bupati Sukoharjo – Etik Suryani
    Bupati Sukoharjo Etik Suryani juga terjaring OTT KPK tahun ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
  17. Bupati Lombok Barat – Lalu Ahmad Zaini
    Terbaru, KPK melakukan OTT di Kabupaten Lombok Barat dan menetapkan Bupati Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka terkait proyek serta suap.