Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako telah disalurkan secara bertahap. Hingga awal Ramadan 2026, realisasi penyaluran bantuan sosial untuk triwulan pertama telah mencapai lebih dari 85 persen, dengan total nilai mencapai Rp15 triliun lebih.
Rincian Penyaluran Bansos PKH dan Sembako
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), alokasi tahun ini ditujukan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara itu, Bantuan Sembako dialokasikan untuk 18.250.000 KPM.
“Penyaluran (PKH) sampai saat sekarang, untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret, itu 8.940.958 KPM. Sudah tersalurkan lebih dari Rp6 triliun atau 89,4 persen. Sementara Sembako, itu sudah tersalurkan 15 juta lebih KPM (dengan nominal) Rp 9 triliun lebih, (atau) sebanyak 86,9 persen,” jelas Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (21/2/2026).
Seluruh penyaluran bansos ini dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Gus Ipul juga menyampaikan bahwa masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru bansos PKH dan sekitar 2 juta penerima baru bansos Sembako. Penerima baru ini merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan karena proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, dan persiapan penyaluran melalui PT. Pos Indonesia.
“Jadi, setiap triwulan ada penerima manfaat baru (hasil pemutakhiran DTSEN), sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1-2 bulan untuk burekol-nya itu,” terangnya.
Bansos untuk Korban Bencana
Khusus untuk provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM. “Semua sudah salur dan insya Allah di akhir Februari ini tuntas,” ujar Gus Ipul.
Selain bansos reguler, Kemensos juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana. Bantuan ini meliputi logistik, dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (Jadup), serta bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.
“Total anggaran yang kita ajukan dan siapkan (untuk bansos adaptif) ada Rp2 triliun lebih. Sementara total anggaran kedaruratan sudah terkirim semua, hampir Rp100 miliar. Hari ini kami sudah mulai menyalurkan, baik itu untuk isian rumah, bantuan pemulihan sosial ekonomi dan Jadup,” papar Gus Ipul.
Santunan ahli waris telah tersalurkan Rp14,8 miliar untuk 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per jiwa. Bantuan isi hunian siap salur mencapai Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu kepala keluarga senilai Rp3 juta per keluarga. Sementara bantuan Jadup siap salur sebesar Rp25,8 miliar untuk 19,1 ribu jiwa senilai Rp15 ribu per jiwa.
Mekanisme penyaluran bansos adaptif mengacu pada data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Kepala daerah kemudian mengusulkan daftar korban berdasarkan data by name by address (BNBA), yang dilanjutkan dengan penetapan daftar nominatif atas persetujuan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Data ini kemudian divalidasi dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, sebelum akhirnya disalurkan oleh Kemensos berdasarkan data final yang telah disahkan.
“Intinya dari Rp2 triliun lebih, untuk penyaluran sudah ada di rekening dan tinggal menyalurkan itu ada Rp600 miliar lebih. Sisanya kami masih mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan),” pungkas Gus Ipul.
