Berita7 — JAKARTA – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menekankan pentingnya mitigasi krisis ekonomi untuk mencegah potensi instabilitas politik. Ia mengingatkan bahwa sejarah berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi yang tidak dikelola dengan baik hampir selalu berujung pada meningkatnya ketegangan sosial dan ketidakstabilan politik.

Menurut Bamsoet, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik akibat konflik di berbagai kawasan, gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga energi dan pangan, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara harus menjadi perhatian serius Indonesia. Negara perlu memperkuat daya tahan nasional sejak dini.

Meskipun Indonesia dinilai masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen dan inflasi yang terkendali, Bamsoet menyoroti adanya tantangan seperti pelemahan daya beli masyarakat, peningkatan angka pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, serta tekanan terhadap kelas menengah. Kondisi ini memerlukan langkah mitigasi yang terukur agar tidak berkembang menjadi persoalan politik dan keamanan yang lebih luas.

“Mitigasi krisis ekonomi tidak boleh menunggu keadaan memburuk. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa ketika tekanan ekonomi dibiarkan berlarut-larut, yang muncul bukan sekadar perlambatan pertumbuhan, tetapi juga ketidakpuasan sosial, polarisasi politik, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dijadikan instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional,” ujar Bamsoet, Kamis (23/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menghadiri Sarasehan Senior Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Acara ini dihadiri oleh para tokoh dan senior Depinas SOKSI lainnya.

Bamsoet menjelaskan bahwa lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD masih memperingatkan bahwa ekonomi dunia berada dalam fase ketidakpastian tinggi. Hal ini disebabkan oleh fragmentasi geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Kondisi tersebut membuat setiap negara harus memperkuat ketahanan ekonomi dalam negerinya.

Indonesia dinilai memiliki peluang besar karena didukung oleh bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, peluang ini hanya akan bermanfaat apabila dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, hilirisasi industri yang konsisten, penguatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

“Yang harus dibangun adalah ekonomi yang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ketika rakyat memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok terkendali, dan akses terhadap pelayanan publik yang baik, maka stabilitas politik akan terjaga dengan sendirinya. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi akan selalu menjadi pintu masuk munculnya konflik sosial,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengingatkan kembali pengalaman pahit krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 yang memicu perubahan politik besar di Indonesia. Ia juga mencontohkan fenomena serupa di Sri Lanka pada 2022 ketika krisis devisa memicu kelangkaan pangan dan bahan bakar, serta demonstrasi besar yang berujung pergantian pemerintahan. Berbagai negara di Amerika Latin maupun Timur Tengah juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering berkembang menjadi instabilitas politik apabila pemerintah terlambat melakukan langkah antisipasi.

“Indonesia tidak boleh mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Kita harus membangun sistem peringatan dini yang mampu membaca gejala ekonomi sejak awal, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas perlindungan sosial, sekaligus memastikan investasi terus bergerak,” ungkap Bamsoet.

Ia menambahkan bahwa strategi mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, perluasan akses pembiayaan produktif, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Langkah ini sejalan dengan gagasan pembangunan nasional berbasis Pancasila.

“Pembangunan ekonomi harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi tetapi dinikmati oleh kelompok tertentu akan melahirkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan hingga ke desa, kawasan perbatasan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda. Di situlah stabilitas politik memperoleh fondasi yang kokoh,” papar Bamsoet.

Bamsoet juga menyoroti tantangan ekonomi di era digital yang diikuti ancaman penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik. Situasi ekonomi yang sulit sering dimanfaatkan berbagai kelompok untuk memperbesar polarisasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, transparansi kebijakan, komunikasi publik yang terbuka, serta penguatan modal sosial menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi nasional.

“Stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil, komunikasi yang jujur, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat terjaga, berbagai provokasi akan jauh lebih mudah diredam,” tutup Bamsoet.