Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas terus menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia (WNI) di Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. KBRI Caracas telah menyiapkan rencana darurat untuk mengevakuasi 37 WNI yang berada di negara tersebut.
Rencana Evakuasi Darurat
Juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl, menjelaskan kepada wartawan pada Selasa (6/1/2026) bahwa upaya pengamanan WNI di Venezuela terus dimonitor. “Mengenai upaya mengamankan WNI di Venezuela, KBRI Caracas terus memonitor kondisi dan berkomunikasi dengan para WNI di sana, dan juga telah membuat contingency plan (rencana darurat),” ujar Vahd. Ia menambahkan, “Berdasarkan info KBRI Caracas, WNI yang berada di Venezuela sebanyak 37 orang.”
Sikap Indonesia Terhadap Konflik
Indonesia telah menyampaikan sikap resminya terkait konflik antara AS dan Venezuela. Menurut Vahd, Indonesia mendesak semua pihak untuk menahan diri, mengedepankan dialog, serta menghormati hukum internasional. “Dapat kami sampaikan bahwa Indonesia telah meminta semua pihak menahan diri, mengedepankan dialog, dan menghormati hukum internasional,” tegasnya.
Kronologi Penangkapan Maduro
Serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan yang dilancarkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Operasi ini menuai kecaman dari berbagai pemimpin internasional.
Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari setelah serangan oleh pasukan AS. AS menuding Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah penangkapan, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke Amerika Serikat. Presiden Trump mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba, yang diklaim Trump bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS terkait penggunaan narkoba ilegal.
Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah melakukan setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba dari Venezuela di kawasan Karibia dan Pasifik, yang mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas. Para ahli hukum menilai aksi AS tersebut berpotensi melanggar hukum AS dan internasional.
