Jakarta – Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia akan meluncurkan ARDINDO Apps, sebuah platform digital yang dirancang untuk merevolusi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Inisiatif ini disambut baik oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet), Anggota DPR RI, Ketua MPR RI ke-15, dan Ketua Umum ARDIN Indonesia, yang melihatnya sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan modernisasi sistem pengadaan di tengah besarnya anggaran negara dan tuntutan transparansi publik.
Marketplace Pengadaan Digital Terintegrasi
ARDINDO Apps hadir sebagai marketplace pengadaan digital yang difokuskan untuk instansi pemerintah. Platform ini memungkinkan instansi untuk melakukan seluruh rangkaian proses pengadaan, mulai dari pencarian produk, negosiasi harga, pembelian, pembayaran, hingga pengelolaan dokumen, dalam satu sistem terintegrasi. Pendekatan ini diklaim dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan meninggalkan rekam jejak digital yang memudahkan pengawasan serta audit.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengelola uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Karena itu, sistemnya harus aman, efisien, transparan, dan mudah diaudit. Kehadiran ARDINDO Apps menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan teknologi yang relevan dengan tantangan pengadaan hari ini,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat di Jakarta pada Selasa (3/2).
Dukungan Pembayaran UP dan LS, Integrasi Pajak dan TKDN
Salah satu keunggulan utama ARDINDO Apps yang disorot oleh Bamsoet adalah dukungan terhadap mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS). Mekanisme ini krusial bagi belanja pemerintah. Selain itu, sistem perpajakan dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terintegrasi secara otomatis sesuai regulasi, yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan memperkuat kepatuhan hukum.
“Pengadaan pemerintah tidak boleh lagi terjebak pada proses yang lambat dan rawan kesalahan administratif. Dengan sistem pembayaran UP dan LS yang terintegrasi, serta pajak dan TKDN yang berjalan otomatis, ARDINDO Apps membantu pegawai pemerintah fokus pada kualitas belanja, bukan sekadar urusan teknis,” jelas Bamsoet.
Transformasi Digital Pengadaan untuk Kepercayaan Publik
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan bahwa transformasi digital dalam pengadaan merupakan bagian integral dari reformasi tata kelola keuangan negara. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi platform yang siap secara teknis dan regulasi, serta meningkatkan literasi digital aparatur sipil negara agar pemanfaatan platform ini optimal.
“ARDINDO Apps mencerminkan arah baru pengadaan pemerintah yang lebih cerdas, efisien, dan berdampak. Jika dimanfaatkan secara konsisten, platform semacam ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkas Bamsoet.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat, antara lain Ketua Raditya Indrajaya, Wakil Ketua Gilang Pratama, Sekretaris Migi Primerda, Wakil Bendahara Faishal Abdillah, dan Ketua Kompartemen IT Aulia Muslim.
