Lonjakan penumpang Transjabodetabek yang menuju Depok dilaporkan terjadi secara signifikan, menimbulkan antrean panjang di sejumlah titik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menilai tingginya animo masyarakat ini perlu diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang memadai dari pemerintah daerah di wilayah penyangga.
Peran Pemerintah Daerah Penyangga
Pramono Anung menyatakan bahwa perluasan layanan Transjabodetabek memang mendorong peningkatan jumlah pengguna. Namun, ia menekankan bahwa penyediaan sarana pendukung, seperti halte, di wilayah luar Jakarta tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Yang di Depok itu karena Depok kan bukan Provinsi DKI Jakarta, harusnya haltenya jangan kemudian semuanya Jakarta yang menyiapkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia berharap pemerintah daerah penyangga dapat berperan aktif dalam menyiapkan fasilitas penunjang agar layanan transportasi publik tersebut dapat berjalan lebih optimal dan antrean penumpang dapat ditekan.
“Saya berharap dan mendoakan mudah-mudahan untuk yang seperti itu, termasuk haltenya tentunya dibangun oleh pemerintah daerah setempat,” tambahnya.
Pengembangan Jaringan Transjabodetabek
Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengembangkan jaringan Transjabodetabek ke berbagai arah. Sejumlah koridor baru telah dibuka untuk melayani rute dari Jakarta ke kawasan penyangga, termasuk Alam Sutera, PIK, Bogor, Ancol, hingga Bandara Soekarno-Hatta.
Ia bahkan berkelakar mengenai banyaknya permintaan rute baru yang datang dari berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. “Ada juga yang minta sampai ke Singapura,” ucapnya sambil tertawa.
Pemprov DKI menargetkan pengembangan jaringan Transjabodetabek ini dapat memperluas pilihan transportasi publik bagi warga, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat di daerah penyangga terhadap kendaraan pribadi untuk menuju Jakarta.
