Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk upaya mitigasi dan pencegahan bencana di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk pencegahan selama lima tahun terakhir hanya berkisar Rp17-19 miliar per tahun.
Anggaran Terbatas, Upaya Tetap Berjalan
“Yang menjadi tantangan dan kendala kami adalah dari segi anggaran. Kenapa demikian? Karena dalam 5 tahun terakhir anggaran pencegahan BNPB ini relatif sangat terbatas. Kami laporkan setiap tahun untuk anggaran pencegahan atau mitigasi bencana berkisar Rp17-19 miliar per tahun,” ujar Suharyanto dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan, “Tentu saja ini sangat kecil, tapi tentu saja kami tidak hanya bisa mengeluh kemudian tidak bekerja.” Menurutnya, nilai anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Meski begitu, BNPB terus berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.
Pinjaman Luar Negeri dan Dana Siap Pakai
Suharyanto menjelaskan bahwa BNPB juga berupaya mendapatkan alokasi pinjaman dari luar negeri. “Alhamdulillah, dalam 5 tahun terakhir ini, ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri, ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam prabencana atau pencegahan,” katanya.
Selain itu, dana siap pakai juga dimanfaatkan, yang biasanya digunakan saat bencana terjadi dan wilayah terdampak ditetapkan dalam status siaga atau tanggap darurat. “Tentu saja setelah terjadi bencana selain kami melakukan upaya pemulihan, pengembalian kondisi awal ini juga. Kami beberapa kali juga sudah berupaya untuk meningkatkan ketahanan daerah pascabencana untuk menghadapi bencana di tahun berikutnya,” tambahnya.
Pinjaman dari Spanyol untuk Mitigasi Bencana Hidrometeorologi
Lebih lanjut, Suharyanto menginformasikan bahwa Indonesia akan menerima pinjaman dari Pemerintah Spanyol untuk memperkuat mitigasi bencana. Pinjaman ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk 2026 kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” ujarnya.
Penguatan Sistem Peringatan Dini
Penguatan mitigasi bencana terus dilakukan meski di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam mendeteksi potensi bencana, termasuk pengukuran tinggi muka air.
“Ini di Banda Aceh juga kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, memasang early warning system tinggi muka air sungai-sungai di Banda Aceh,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan di Kota Bekasi. “Kemudian juga di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi alhamdulillah ini sudah berfungsi. Kami bisa mengurangi tahun 2024 Kota Bekasi kemarin banjir parah di awal-awal tahun 2024, kurangi 2025 bulan Maret, ini juga sudah hampir bulan Maret tinggi hujan di wilayah Jabodetabek juga cukup tinggi. Ini sudah berfungsi di Kota Bekasi,” sambung dia.
Suharyanto menuturkan bahwa BMKG telah mampu memberikan peringatan dini terkait curah hujan tinggi. Namun, sistem yang ada saat ini belum mampu memberikan rekomendasi evakuasi secara spesifik kepada masyarakat.
“Contoh misalnya ini curah hujan di Kabupaten Bekasi curah hujannya di atas 200 mm, hanya itu saja. Tetapi dengan adanya nanti ini, ini sudah akan memberikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi bahwa harus mengungsi begitu. Kalau tidak mengungsi nanti kampung A, kampung B, kampung C ini akan menghadapi banjir,” jelasnya.
Program penguatan sistem peringatan dini ini akan dimulai pada 2026 hingga 2029. BNPB menargetkan sistem peringatan dini dapat memberikan informasi yang lebih detail, termasuk rekomendasi evakuasi di wilayah yang berpotensi terdampak banjir.
