— Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana penyesuaian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 268 triliun kini diproyeksikan berkurang menjadi sekitar Rp 229 triliun.

Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa pengurangan anggaran ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola program agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyesuaian ini dilakukan setelah meninjau kembali berbagai komponen yang memengaruhi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Angka tersebut masih sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026). Ia menambahkan bahwa jika hasil kajian ilmiah dan data yang kuat menunjukkan perlunya penyesuaian lebih lanjut, maka anggaran akan disesuaikan secara otomatis.

Agustina mengungkapkan bahwa BGN telah menerima arahan dari Presiden Prabowo untuk memperbaiki tata kelola program MBG dalam tenggat waktu satu bulan. Fokus utama perbaikan adalah pada ketepatan sasaran penerima manfaat.

“Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 (juta penerima manfaat), itu saya yakin sebenarnya nanti akan otomatis mengikuti,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran bukan semata-mata untuk berhemat, melainkan hasil dari pembenahan data guna memastikan program tepat sasaran. BGN menemukan adanya sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dinilai dapat menyebabkan anggaran tidak efektif.

“Kalau ketemu nanti yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga berarti ada yang kemungkinan kemarin terbuang uang, karena sebenarnya harusnya enggak segitu. Karena dapodik sebenarnya memang enggak segitu jumlahnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agustina menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta BGN untuk tidak lagi mengejar target jumlah penerima manfaat semata. Prioritas kini adalah peningkatan kualitas program agar benar-benar tepat sasaran.

“Beliau tidak lagi menargetkan angka tertentu, tapi perbaiki kualitas. Benar-benar memang yang tepat sasaran,” pungkasnya.