Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk segera mencopot Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum/PDAM) Kota Padang. Desakan ini dilontarkan menyusul keluhan masyarakat yang terus berulang mengenai persoalan air bersih, meskipun pemerintah pusat telah memberikan dukungan maksimal.
Dukungan Pusat Tak Diimbangi Kinerja PDAM
Andre Rosiade menyatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan berbagai dukungan, termasuk pembangunan bendungan dan fasilitas pendukung lainnya untuk penanggulangan bencana banjir bandang serta pemenuhan air bersih. Namun, ia menilai kinerja PDAM Padang belum menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah tersebut.
“Pemerintah pusat sudah bantu, sudah memberikan segala macam fasilitas, dari bendungan dan lainnya, tapi sampai detik ini PDAM enggak serius,” kata Andre dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa timnya telah mengantongi data lengkap terkait persoalan PDAM Padang. Ia mendesak Wali Kota Fadly Amran untuk bertindak tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen PDAM.
“Kalau Pemko enggak mau memperbaiki, ya ganti saja. Kalau enggak mampu, copot,” tegas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan
Andre Rosiade juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan PDAM Padang. Ia mengaku prihatin dan marah melihat keluhan masyarakat yang terus berulang tanpa solusi konkret.
“Saya minta juga Polda periksa itu. Kenapa rakyat sudah menjerit-jerit? Saya minta Polda juga cek PDAM itu,” imbuhnya.
DPRD Padang Nilai Manajemen PDAM Gagal
Kritik serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat. Ia menilai jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Padang gagal menangani krisis air bersih, khususnya di wilayah terdampak banjir bandang, karena tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi darurat yang dialami masyarakat.
Menurut Wahyu, manajemen PDAM terkesan kaku dan tidak kooperatif, bahkan dalam situasi darurat. Ia mencontohkan adanya penolakan dari Direktur Utama PDAM, Hendra Pebrizal, terhadap usulan Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menarik pipa guna mempercepat suplai air bersih.
“Dirut PDAM keberatan, katanya akan mengganggu pelayanan. Padahal ini kondisi darurat. Dia lebih mengutamakan pelayanan rutin daripada keadaan darurat, sementara warga Kota Padang mengalami dampak sosial yang berat,” ujar Wahyu.
Wahyu mengungkapkan bahwa DPRD Padang sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan melalui berbagai rapat koordinasi. PDAM diminta memetakan wilayah-wilayah yang tidak terjangkau suplai air agar distribusi bantuan bisa tepat sasaran. Namun, hingga kini, langkah tersebut dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Sense of crisis dari awal memang enggak ada, dan itu terlihat jelas,” tegasnya.
Dukungan Pencopotan Dirut PDAM
Atas buruknya koordinasi serta lambannya penanganan di lapangan, Wahyu secara tegas mendukung langkah evaluasi total dan pencopotan Direktur Utama PDAM oleh Wali Kota Padang.
“Harus dicopot. Dirut PDAM enggak punya sense of crisis sejak awal, padahal DPRD sudah berkali-kali mengingatkan,” pungkasnya.
