JAKARTA, 20 Januari 2026 – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memastikan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan Jalan dan Jembatan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang terdampak parah akibat banjir bandang (galodo). Atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat secara resmi mengambil alih penanganan ruas jalan provinsi ini dengan alokasi anggaran mencapai Rp670 miliar.
Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan
Andre Rosiade menjelaskan bahwa meskipun Jalan Malalak merupakan kewenangan pemerintah provinsi, kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam mendorong pemerintah pusat untuk turun tangan. “Karena kerusakannya akibat bencana alam, Presiden Prabowo melalui Menteri PU mengambil alih langsung agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh,” ujar Andre dalam keterangan tertulisnya pada Senin (19/1/2026).
Kunjungan Andre Rosiade ke lokasi pada Senin (19/1) bertujuan untuk meninjau langsung progres pembangunan. Ia didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Proyek Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Ardiansyah, dan Camat Malalak Ulya Satar. Peninjauan ini krusial untuk memastikan percepatan pengerjaan di jalur strategis Padang-Bukittinggi, sekaligus menjamin kualitas dan keselamatan infrastruktur yang dibangun.
Kepastian dan Keadilan bagi Masyarakat
Andre menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan bukan sekadar memantau pembangunan fisik, tetapi juga untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Pengawalan proses pembangunan dilakukan secara terpadu bersama instansi teknis dan aparat kepolisian untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Dalam kunjungannya, Andre juga menyerahkan bantuan kepada puluhan warga yang berada di lokasi peninjauan. “Kami mengawal langsung agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, rasa aman, dan infrastruktur yang lebih kuat dari sebelumnya,” katanya.
Anggaran Rp 670 Miliar untuk Dua Tahap
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp670 miliar yang akan dialokasikan dalam dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2026, sebesar Rp370 miliar, akan difokuskan pada pekerjaan utama hingga Desember untuk menghubungkan ruas jalan secara fungsional. Tahap kedua pada tahun 2027, dialokasikan Rp300 miliar untuk penyelesaian akhir serta penguatan struktur jalan dan jembatan.
Target Fungsional Akhir 2026
Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa secara fungsional, seluruh ruas Jalan Malalak ditargetkan tersambung pada akhir 2026. Namun, ia mengidentifikasi dua titik krusial di kilometer 78 dan kilometer 83, dengan panjang sekitar lima kilometer, yang masih memerlukan penanganan lanjutan hingga 2027 untuk hasil yang lebih maksimal dan aman. “Dengan koordinasi dan arahan Pak Andre, target kami pada 2026 jalan sudah tersambung, dan penyempurnaan struktur di titik rawan kami tuntaskan pada 2027,” jelas Elsa.
Tahap utama pembangunan jalan dan jembatan Malalak ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Kesiapan Kontraktor dan Solusi Sementara
Kepala Proyek HKI, Ardiansyah, memastikan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung percepatan pembangunan. Ia menyatakan bahwa alat berat dan personel telah disiagakan di titik-titik terparah untuk mempercepat normalisasi jalur Padang-Bukittinggi via Malalak. “Kami menempatkan alat berat dan tenaga teknis di lokasi prioritas agar pekerjaan berjalan sesuai jadwal tanpa mengurangi standar mutu dan keselamatan,” tegas Ardiansyah.
Sebagai solusi sementara, pemerintah telah membangun Jembatan Bailey (rangka baja) yang kini berfungsi sebagai akses vital bagi mobilisasi alat berat dan aktivitas warga selama proses pengerjaan berlangsung.
