PADANG, Sumatera Barat – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi Irigasi Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (30/1/2026). Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk merekonstruksi infrastruktur air yang rusak parah akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Irigasi Gunung Nago Prioritas Nasional
Irigasi Gunung Nago dan sebagian besar aliran Sungai Batang Kuranji merupakan titik vital yang mengalami kerusakan signifikan akibat banjir bandang. Kerusakan ini tidak hanya mengganggu sistem pengairan untuk pertanian, tetapi juga pasokan air bersih bagi ratusan rumah warga yang terdampak, bahkan sebagian hanyut terbawa arus sungai.
Dalam peninjauan tersebut, Andre Rosiade didampingi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wali Kota Padang Fadly Amran, Kepala BWSS V Padang Naryo, serta jajaran pejabat Kementerian PU dan direksi BUMN Karya. Andre Rosiade menyatakan, perbaikan infrastruktur ini sangat krusial.
“Alhamdulillah, kehadiran Pak Menteri PU hari ini di Gunung Nago, Batang Kuranji memastikan bagaimana kondisi lokasi ini akan diperbaiki. Mulai dari jembatan, jalan, irigasi hingga aliran sungai dari kawasan Batu Busuk sampai Gunung Nago, Pasar Baru, dan wilayah di bawahnya,” kata Andre Rosiade.
Ia menekankan bahwa pembangunan ulang irigasi ini menjadi kunci pemulihan krisis air bersih di Kota Padang serta menjamin keberlanjutan pengairan pertanian dan keselamatan infrastruktur warga di sepanjang aliran sungai.
Dukungan APBN Rp 2,6 Triliun untuk Sumbar
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan Sungai Batang Kuranji dan jaringan irigasi Gunung Nago telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menangani kebutuhan dasar masyarakat secara terpusat.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak ada lagi irigasi pusat atau daerah. Kalau menyangkut kehidupan dasar masyarakat, semuanya ditangani pusat,” ujar Dody.
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 600 miliar untuk penanganan darurat pascabencana di Sumatera Barat. Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dialokasikan dana sekitar Rp 2 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp 2,6 triliun untuk seluruh wilayah Sumatera Barat.
Selain perbaikan irigasi dan sungai, Kementerian PU juga mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumur bor sebagai solusi cepat mengatasi krisis air bersih. Di Kota Padang, direncanakan pembangunan 212 titik sumur bor, dengan tahap awal pengerjaan lebih dari 50 titik yang lahannya sudah siap. Targetnya, sumur bor ini dapat selesai sebelum Ramadan.
“Sumur bor ini rata-rata di atas 50 meter, dan kualitas airnya akan kami pastikan dengan filter agar layak digunakan masyarakat,” jelas Dody.
Skema Padat Karya untuk Masyarakat Terdampak
Dalam proses rehabilitasi, pemerintah juga mengedepankan skema padat karya. Tujuannya agar masyarakat yang terdampak banjir dapat terlibat langsung dalam pembangunan dan memperoleh penghasilan selama masa pemulihan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Ia secara khusus berterima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PU, dan DPR RI, terutama Andre Rosiade, yang telah turun langsung ke lapangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Menteri PU dan dukungan DPR RI, khususnya Pak Andre Rosiade, yang langsung turun ke lapangan dan memastikan pembangunan kembali infrastruktur vital pascabencana,” ujar Mahyeldi.
