JAKARTA, 28 Januari 2026 – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengungkapkan pergeseran pandangannya mengenai aktivitas golf. Dulu saat menjabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Ahok melarang direksi bermain golf. Namun, setelah masuk ke Pertamina, ia justru menilai golf sebagai arena negosiasi yang paling murah dan sehat.
Saksi Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
Pernyataan ini disampaikan Ahok saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (27/1/2026). Terdakwa dalam kasus ini meliputi sembilan orang, termasuk mantan pejabat tinggi Pertamina dan pihak swasta.
Jaksa penuntut umum menanyakan kepada Ahok mengenai pengawasan Dewan Komisaris terhadap etika perilaku personal jajaran direksi. Ahok membenarkan bahwa Dewan Komisaris juga memiliki tugas tersebut.
Dulu Benci Golf, Kini Terpaksa ‘Sekolah’
Saat ditanya mengenai pertemuan direksi dengan pihak lain di lapangan golf terkait proses pengadaan, Ahok mengaku memiliki pandangan yang berbeda di masa lalu. “Bagi komisaris di periode Saudara, kalau pertemuan-pertemuan yang kaitannya dengan golf bersama antara direksi, misalnya, dengan pihak-pihak lain yang punya kepentingan, sebetulnya dengan proses pengadaan itu, bagaimana menurut Dewan Komisaris?” tanya jaksa.
“Ini soal pribadi ya, saya dulu paling benci main golf, Pak. Saya melarang semua orang pemda, tidak boleh main golf karena kita kerja terlalu banyak,” jawab Ahok.
Namun, pandangannya berubah saat ia bergabung dengan Pertamina. Ia menyadari bahwa banyak pihak di industri minyak, seperti dari Chevron dan Exxon, kerap mengajak bermain golf. “Tapi, ketika saya masuk ke Pertamina, saya baru menyadari semua orang minyak dari Amerika, Chevron, Exxon, ngajak main golf terus. Saya kan malu, Pak, nggak bisa mukul, Pak. Saya terpaksa pergi sekolah golf supaya bisa menemani mereka,” ungkap Ahok.
Golf sebagai Arena Negosiasi Murah dan Sehat
Ahok kemudian membandingkan golf dengan tempat lain untuk negosiasi. Menurutnya, lapangan golf menawarkan biaya yang lebih rendah dan suasana yang lebih sehat. “Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham, itu dia ada negosiasi di lapangan golf itu, jauh lebih murah daripada nightclub. Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat paling murah, jemur, jalan, murah dan bayarin anggota main itu sangat murah,” jelasnya.
Ia juga menceritakan momen candaan dengan salah satu terdakwa, Riva Siahaan, saat bermain golf. “Kami di dalam lapangan golf itu suka isi-isian juga, Pak, apresiasi, Pak, bukan judi, Pak, itu, Pak. Jadi ini sesuatu yang di lapangan golf Bapak bisa cari yang mungkin agak bahaya, saya masih ingat nasihat Pak Riva pada saya, dia ngomong begini, ‘Istri saya cuma pesan begini, Pak, kalau main golf, apa? jangan lihat papa caddy ya’ katanya ya, ‘Nanti bahaya katanya’, itu saja, Pak, kita joke-nya, Pak, yang bahaya, Pak,” tutur Ahok.
Pembelaan atas Pencopotan Direksi
Dalam sidang tersebut, Ahok juga memberikan pandangannya mengenai pencopotan dua direksi anak perusahaan Pertamina, Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid.
Jaksa menanyakan apakah ada masalah yang mendasari pencopotan tersebut. Ahok justru menilai keduanya sebagai direksi terbaik yang pernah dimiliki Pertamina. “Bagi saya dua Saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk mau perbaiki produksi kilang termasuk perbaiki patra niaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka, semua yang saya arahkan, dia kerjakan. Termasuk soal editif ini, Pak Mas’ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya,” tegas Ahok.
Ahok mengaku merasa sedih saat Djoko Priyono dicopot. “Pak Djoko ini, ini orang kilang, asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang, dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot saya pun mau nangis, saya telfon dia. Dia bilang gini, ‘Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja, kerja last saja’ dia bilang,” kenangnya.
Ia menilai pencopotan tersebut tidak adil dan merasa ingin melaporkan hal tersebut kepada jaksa. “Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu lho, mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan yang saya lakukan dicopot? Ini orang terbaik Pak Djoko itu, makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau laporin ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?” serunya.
Pengunjung sidang sempat memberikan tepuk tangan atas pernyataan Ahok, namun majelis hakim mengingatkan untuk menjaga ketertiban.
Laporan dan Pengawasan Dewan Komisaris
Menanggapi pertanyaan jaksa mengenai laporan dari direksi, Ahok menyatakan bahwa selama masa jabatannya, tidak ada temuan signifikan dari BPK atau BPKP terkait kemahalan harga pengadaan.
“Kami tidak mungkin ngurusin operasional sewa sampai sekian panjang ke meja kami, kecuali ada temuan BPK atau BPKP,” ujar Ahok. Ia menduga adanya kerusakan gross tonnage (GT) di pelabuhan saat itu menjadi salah satu faktor.
Mengenai mekanisme pengawasan, Ahok menjelaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki komite-komite seperti komite audit, komite remunerasi, dan komite manajemen risiko. Mereka juga memonitor Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap bulan dan dapat meminta BPK atau BPKP untuk melakukan pemeriksaan jika ada masalah internal.
“Kami juga menerima laporan dari whistleblower ataupun dari 135. Kalau ada laporan yang masuk, kami biasa menugaskan komite audit untuk memeriksa. Dan kalau ada pemeriksaan yang dirasakan ada masalah, biasa kami minta BPKP atau BPK untuk turun untuk memeriksa. Jadi prosedurnya seperti itu,” jelas Ahok.
Ahok juga menyoroti program optimalisasi biaya yang meliputi pemotongan biaya, penambahan pemasukan, dan cost avoidance.
Keuntungan Terbesar Pertamina
Ahok mengklaim bahwa di masa kepemimpinannya, Pertamina mencapai keuntungan terbesar dalam sejarah perusahaan. “Dan perlu Pak Jaksa ketahui, Pak Hakim ketahui, di masa kamilah Pertamina mencapai keuntungan terbesar dalam sejarahnya. Tiap tahun naik, puncaknya di tahun 2023 sebelum saya tinggalkan untung USD 4,7 miliar. Itu bisa kami laporkan. Jadi setiap tahun untung,” pungkasnya.
Rincian Kerugian Negara dalam Dakwaan
Surat dakwaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun. Rinciannya meliputi:
- Kerugian Keuangan Negara: Rp 70,5 triliun (terdiri dari USD 2,7 miliar dan Rp 25,4 triliun).
- Kerugian Perekonomian Negara: Rp 215,1 triliun (terdiri dari beban ekonomi akibat kemahalan harga BBM dan keuntungan ilegal dari selisih harga impor).
Perhitungan ini menggunakan kurs rata-rata saat ini, yang dapat berbeda jika menggunakan kurs lain.
