Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyayangkan ketidakhadiran pihak developer perumahan Vasana dan Neo Vasana, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas polemik fasilitas rumah ibadah. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan kekecewaannya dan menegaskan akan ada konsekuensi bagi pengembang yang mangkir dari panggilan parlemen.
Ketidakhadiran Developer Dinilai Arogan
Rapat yang digelar di ruang Komisi III DPR RI, Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026) ini sejatinya mengagendakan pembahasan fasilitas rumah ibadah di dua perumahan tersebut. Namun, pihak PT Hasana Damai Putra (HDP) selaku pengembang tidak hadir memenuhi undangan.
Habiburokhman secara tegas menyatakan bahwa ketidakhadiran developer tersebut merupakan bentuk arogansi. “Kita sudah panggil Hasana Damai Putra, tapi mereka tidak berkenan hadir, tentu akan ada konsekuensinya, kita punya kewenangan, kita akan maksimalkan kewenangan kita untuk layani rakyat,” ujar Habiburokhman saat mengawali rapat.
Ia menambahkan, “Kalau ada pihak-pihak yang merasa arogan seperti Hasana Damai Putra ini, tidak merasa penting panggilan DPR, tentu mereka harus tahu konsekuensinya nanti, kita siapkan konsekuensi untuk mereka.”
Warga Sampaikan Aspirasi
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman mempersilakan perwakilan warga untuk menyampaikan poin-poin pandangan mereka secara ringkas. Ia menjelaskan bahwa waktu rapat terbatas karena adanya agenda lain dengan serikat buruh pada pukul 10.30 WIB.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menerima audiensi dari sejumlah warga perumahan Vasana dan Neo Vasana terkait fasilitas rumah ibadah. Dalam audiensi yang dipimpin langsung oleh Habiburokhman pada Kamis (23/10/2025), perwakilan warga muslim klaster, Ibnu Hasan, menyampaikan bahwa permohonan fasilitas rumah ibadah telah diupayakan sejak tahun 2022 namun belum mendapat respons positif dari pengembang.
Ibnu menjelaskan bahwa warga telah berinisiatif membeli lahan di luar pagar klaster untuk membangun musala secara swadaya. Pihaknya juga telah bersurat kepada pengembang untuk meminta pembukaan akses. Namun, jawaban dari pengembang saat itu adalah tidak diizinkan dengan alasan keamanan.
“Namun saat itu memang jawabannya masih tidak bagus, karena kita tidak diizinkan untuk membuka akses dengan alasan keamanan,” kata Ibnu.
Ia menambahkan, pembangunan musala tersebut dikhususkan bagi warga Vasana dan Neo Vasana, sehingga ia meyakini keamanan klaster tetap terjaga. “Jadi kalau masalah keamanan untuk kami warga muslim itu concern, nggak mungkin kita buka akses sembarangan dari luar, karena keluarga kita ada di dalam secara logis itu tidak masuk akal, kalau kita tidak mengindahkan keamanan,” jelasnya.
