Berita7 — Akses jalan lingkar provinsi di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara lumpuh total. Puluhan perwakilan masyarakat Krayan mendatangi gedung DPRD Kaltara untuk mendesak perbaikan infrastruktur yang dinilai kritis; beberapa di antara mereka bahkan mengancam keluar dari NKRI jika perbaikan tak segera dilakukan.

Tokoh masyarakat Krayan, Marli, menyatakan kondisi jalan penghubung Krayan Induk, Barat, Selatan, dan Tengah kini sama sekali tak bisa dilalui. Keadaan itu mendorong terganggunya sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi warga setempat.

“Karena jalan itulah masalah gula sampai Rp 30 ribu, bensin naik. Terus PLN juga hanya 4 jam saja menyala di Krayan Selatan karena disesuaikan dengan kondisi minyak. Bantuan ke sana sekarang cuma bisa lewat penerbangan perintis MAF,” kata Marli usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Tanjung Selor, Selasa (14/7/2026).

Perjuangan warga yang terdiri dari camat, kepala adat, hingga kepala desa ini dilakukan dengan perjalanan darat berat. Mereka menempuh rute dari Krayan menuju Malinau dengan motor, lalu menyeberang ke Tarakan sebelum tiba di Tanjung Selor untuk menyampaikan aspirasi.

“Penderitaan warga Krayan bahkan membuat sejumlah pimpinan dewan meneteskan air mata saat melihat langsung video kondisi jalan tersebut dalam persidangan,” ungkapnya.

Marli juga menyampaikan pernyataan keras terkait sikap pemerintah jika tidak memberi perhatian. “Makanya kami bilang, kalau pemerintah tidak mau memikirkan Krayan atau menganggap kami manusia, buatlah pernyataan baik-baik. Atau kata kasarnya, lepaslah Krayan dari NKRI ini. Siapa tahu Palestina atau Israel mau membangun Krayan,” kata Marli.

Warga menuntut penetapan status tanggap darurat untuk jalan itu dan meminta komitmen tertulis mengenai pencairan dana perbaikan. Mereka juga menekankan agar alokasi anggaran infrastruktur ke depan difokuskan bukan sekadar pemeliharaan rutin yang mudah rusak, melainkan peningkatan kualitas seperti pengerasan batu.

“Kalau malam ini tidak ada jawaban dari mereka, kami akan kembali menduduki kantor DPRD sampai ada penjelasan. Kami menuntut pernyataan itu tertulis sebagai pegangan untuk dibawa pulang ke Krayan. Mereka (warga) tidak mau dengar lisan saja,” ujarnya.

Janji Akomodasi Anggaran Perbaikan

Ketua Komisi III DPRD Kaltara Jufri Budiman menanggapi aksi protes dengan memastikan DPRD akan mendorong Pemerintah Provinsi agar mengakomodir anggaran perbaikan jalan pada APBD Perubahan 2026.

“Di tahun ini memang dari Pemprov tidak ada menganggarkan karena alasan defisit. Sehingga kami dari DPRD berinisiatif, di 2026 ini di (APBD) Perubahan, Pemprov dan DPRD akan menganggarkan. Itu tidak ada tawar-menawar, harus, karena memang kondisinya sangat parah,” kata Jufri, Selasa malam.

Menatap 2027, Jufri mengingatkan Pemprov Kaltara untuk mulai memberi perhatian serius terhadap wilayah perbatasan. Ia menegaskan, meski APBD terbatas, pemerintah berkewajiban melakukan pemeliharaan untuk menutup lubang dan memperbaiki akses jalan yang rusak parah.