Kemenag Segera Terbitkan Sertifikat Halal

by -
Kemenag Segera Terbitkan Sertifikat Halal
Kasubag TU Maqdalena yang foto bersama peneliti puslitbang agama dan layanan keagamaan. (Foto: Ilham)
berita7.co.id, BATAM – Kementrian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan mengeluarkan sertifikat halal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Insha Allah pertengahan bulan Oktober 2019 ini sertifikat halal akan dikeluarkan,” kata Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kemenag Jakarta, Ida Swidaningsih, saat melakukan kunjungan di Kantor Kemenag Batam, Selasa (24/9).

Selama ini kewenangan untuk lebel halal masih berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini karena produk halal sangat penting di Indonesia.

“Ya bagaimana pun juga fatwa halal tetap menjadi domainnya MUI,” ucapnya.

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 ini sudah lama dikeluarkan, sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Akan tetapi dikarenakan badan yang menangani produk halal belum terbentuk pada saat itu, maka penanganan sertifikasi kehalalan di keluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI).

Dan dalam waktu dekat ini, badan yang khusus menangani produk halal akan terbentuk, jadi sertifikasi kehalalan sesuai peraturan undang-undang nomor 33 tahun 2014 menjadi kewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Jadi, mulai 17 Oktober 2019 nanti, sertifikasi halal tidak lagi dikeluarkan oleh MUI, tapi sudah dikeluarkan oleh BPJPH,” jelas nya.

Menurutnya, yang menyampaikan bahwa tujuan nya datang ke batam, dalam rangka untuk melakukan penelitian survei kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi sertifikasi produk halal tersebut.

“Sudah ada 30 pelaku usaha di Batam yang saya kunjungi,” Sambungnya.

Beberapa tata cara untuk memperoleh sertifikat halal adalah di awali dengan pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH, lalu BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan atau pengujian kehalalan tersebut produk dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Halal (LPH) yang memperoleh akreditasi dari BPJPH yang telah bekerjasama dengan MUI.

Kata Ida, penetapan kehalalan suatu produk akan dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI.

“Tapi, berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk tersebut, BPJPH lah yang akan menerbitkan Sertifikat Halal tersebut,” tutupnya. (ilham)