Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memutuskan untuk menghentikan sementara razia terhadap angkutan kota (angkot) yang berusia tua. Keputusan ini diambil sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para sopir angkot pada Kamis (22/1/2026), yang menuntut adanya kelonggaran terkait kebijakan usia kendaraan.
Tanggapan Pemkot Bogor
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyatakan bahwa Pemkot telah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam merazia angkot tua. “Ini aksi unjuk rasa dari pengemudi angkutan se-Kota Bogor. Mereka melakukan penolakan atas upaya Pemkot dalam penegakkan Perda 2013, 2019, 2023. Mereka minta kelonggaran ada penambahan. Perda ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu dan harus kita patuhi,” ujar Jenal.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan tenggat waktu selama dua tahun, hingga 2025, sejak 2023. Namun, dampaknya mulai terasa oleh para sopir, yang kemudian memicu demonstrasi. “Dishub bersama Pemkot tentu memikirkan rencana koridor baru dengan syarat yang terdampak semua ikut dulu aturannya menyerahkan dokumen kelengkapan habis masanya 20 tahun. Setelah itu aturan kita tata ulang oleh Perwali (Peraturan Wali Kota),” ungkapnya.
Jenal menyoroti insiden demo yang sempat menutup jalan dan menimbulkan kericuhan. “Karena situasi tidak kondusif dan jalan ada yang ditutup, mereka meminta kita atur perwali tapi minta razia di jalan dihentikan dulu,” imbuhnya. Ia menambahkan, “Saya minta izin Pak Wali, karena SOP Kadishub sudah dijalankan sesuai dengan tupoksi. Kemungkinan razia dihentikan dulu sampai perwali selesai.”
Tuntutan Massa Sopir Angkot
Sebelumnya, sejumlah sopir angkot menggeruduk Balai Kota Bogor untuk menggelar demonstrasi menolak kebijakan penghapusan angkot tua. Koordinator aksi, Ganda, menyampaikan kekhawatiran para sopir. “Kita minta kebijakan penghapusan angkot tua itu tidak usah. Kalau dihapus, anak istri kita mau makan apa? Kalau memang mau dihapus kasih kami pekerjaan yang layak,” katanya.
Para sopir dari berbagai trayek berkumpul di depan gedung Balai Kota menggunakan mobil komando. Mereka berorasi, menyuarakan keraguan akan kemampuan program BisKita menampung seluruh sopir angkot. “Tidak semua sopir angkot bisa jadi sopir BisKita. BisKita cuma itungan jari. Sedangkan kami sopir angkot semua ada ratusan orang sampai ribuan. Tidak mungkin biskita hanya menampung sopir angkot semua sampai ribuan,” bebernya.
