Ponsel Bekas Dilarang Keluar Daerah

by -
Ponsel Bekas Dilarang Keluar Daerah
Ilustrasi. (Foto: Hargawebid)

berita7.co.id, BATAM – Bea Cukai memperketat aturan pengawasan barang dari Batam yang akan dibawa keluar daerah melalui Bandara Hang Nadim Batam, Selasa (5/11/2019).

Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai (BC) Batam, Sumarna mengatakan barang seperti ponsel baru, maksimal yang boleh di bawa keluar dari Batam ke Jakarta per orang itu hanya dua unit saja.

“Itu maksimal. Kalau lebih dari dua unit, pastinya yang satu unit akan dikenakan pajak impor barang. Diperbolehkan per penumpang bawa dua unit ponsel baru dengan ketentuan yakni barang tersebut nilainya tak boleh melebihi di atas 250 US Dollar,” tegas Sumarna.

Baca juga : Rp 17 M untuk Gaji Honor Satpol PP

Untuk dua unit ponsel dalam kondisi baru apabila nilainya diatas 250 US Dollar, lanjut Sumarna, maka penghitungan pajak impor barangnya adalah nilai barang dikurangi 250 US Dollar yang harus dibayarkan ke negara.

“Dua unit ponsel baru yang harganya diatas 250 US Dollar, wajib membayar pajak ke negara dengan penghitungan nilai barang dikurangi 250 US Dollar, “paparnya.

Sementara terkait ponsel bekas dari Batam yang hendak dibawa keluar ke daerah lainnya, Sumarna menegaskan aturan dari Kementerian Perdagangan melarang semua barang bekas dari Batam dibawa keluar ke daerah lainnya.

“Kalau untuk barang bekas, tidak ada pengecualian. Kalau ponsel itu untuk dipakai dan dibawa satu aja yang dipakainya, itu tak masalah. Tapi kalau ternyata ponsel itu kedapatan lebih dari satu lagi, ya pastinya akan ditahan oleh petugas. Aturannya kan setiap orang dilarang mengimpor atau memasukkan barang bekas, kecuali yang mendapatkan ijin dari Kemendag yang namanya berupa ijin persetujuan impor (PI),” tegasnya.

Kalau penumpang sudah mengantongi ijin PI, lanjut Sumarna, baru boleh barang bekas itu dibawa keluar dari Batam ke daerah lainnya.

“Kalau tak mengantongi ijin PI, pastinya barang bekas itu akan disita petugas BC saat akan dibawa terbang untuk disita. Selanjutnya barang yang disita statusnya menjadi barang milik negara (BMN),” terangnya.

Pengeluaran barang dari Batam ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) sendiri semua standarnya masuk kategori jalur merah yang wajib diperiksa secara fisik barang.

“Itu menajdi kebijakan dan kewenangan kami. Sehingga kegiatan pengawasannya jauh lebih intens dibandingkan dengan barang yang dari luar negeri masuk ke Batam,” tegasnya.

Ada beberapa hal lain yang juga dilakukan untuk penguatan pengawasan pengeluaran dan pemasukan barang, khususnya untuk pengeluaran barang dari Batam ke TLDDP.

“Sehingga segala sesuatu pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor itupun kami pungut secara resmi, pelaku usaha sendiri yang menyetor ke kas negara melalui billing yang kami kasih ke mereka, dan itu dilakukan secara legal formal,” ujarnya mengakhiri. (barong)