Negara Rugi Rp. 2,5 Miliar Karena Kasus Penggelapan Pajak

by -
Negara Rugi Rp. 2,5 Miliar Karena Kasus Penggelapan Pajak
Konferensi Pers Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Foto:Ruv/berita7)

BATAM, berita7.co.id – Slamet Sutantyo (Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau), membuka konferensi pers di Aula Barelang Kanwil DJP Kepulauan Riau, terkait Penyidikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan. Selasa (10/11) siang.

Penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kepri pada tanggal 3 November 2020 lalu di Tanjungpinang.

Pelaku Wajib Pajak (WP) berinisial A yang telah dijadikan tersangka melakukan tindak pidana dibidang perpajakan melalui perusahaan PT. Extel Communication yang beralamat di Bintan dan bergerak di bidang distributor kartu perdana XL dan Axis.

Modus operandi yang digunakan tersangka, tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan cara sengaja menutupi atau menyembunyikan kegiatan administrasi PT. Extel Communication area Riau Daratan (Siak, Kampar, Bangkinang, Tembilahan, Kuantan Singingi, Rengat, Pasir Pangaraian, tidak termasuk Pekanbaru dan Dumai).

Hanya melaporkan kegiatan usaha area Bintan (seluruh Kepri kecuali Batam dan Tanjung Pinang) sehingga kewajiban perpajakan yang dilaporkan seolah-seolah wajar, ungkap Slamet.

“Tidak melaporkan seluruh nilai pembelian dan penjualannya ke dalam SPT Tahunan PPh Badan PT. Extel Communication. Sehingga kerugian pada pendapatan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.597.299.199”. Kata Slamet dalam konferensi pers.

Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga milik tersangka sebesar Rp. 3.334.000.000 untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara.

Tersangka Wajib Pajak dikenai pidana sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c UU No.6 Tahun 1983 STTD UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu “setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

“Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”. Tegasnya.