Pemprov Kepri Gesa HPI Untuk Mengajukan Pergub Sektor Jasa Industri Pariwisata, Khususnya Pramuwisata

by -
Pemprov Kepri Gesa HPI Untuk Mengajukan Pergub  Sektor Jasa Industri Pariwisata, Khususnya Pramuwisata
Foto pengurus DPD HPI bersama perangkat daerah utusan Provinsi juga Dinas Pariwisata Kota Batam. (Foto: Agung Dedi Lazuardi/berita7)

berita7.co.id, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepri berencana membuat payung hukum untuk memperkuat peningkatan atau mendongkrak sektor pariwisata melalui Peraturan Gubernur (Pergub), khususnya bagi Pramuwisata (Tour Guide) yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik manca negara maupun domestik ke Kepri.

Dari Pergub parwisata tersebut, diharapkan mampu mengayomi sektor maupun unsur pendukung pariwisata, karena keberadaan pramuwisata merupakan wajah pertama bagi turis, dalam mendapatkan informasi lengkap daerah yang dikunjunginya.

Untuk itu, Pemprov Kepri menggesa DPD Himpunan Paramuwisata Indonesia (HPI) agar segera mengajukan usulan Pergub, hal tersebut dikatakan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum saat menghadiri rapat kerja daerah I DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Kepri di Batam, Rabu (30/10/2019) siang.

Baca juga : ASITA Kepri Fokus Pada Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kepri

“Rencananya memang seperti itu. Kami dari Pemprov Kepri menunggu usulan atau poin-poin apa saja yang perlu dimasukkan dalam perda ataupun Pergub pariwisata nantinya kepada stakeholder yang berkecimpung di dunia pariwisata seperti perkumpulan atau himpunan pramuwisata yang ada di Kepri,” ujar Syamsul.

Karena menurut Syamsul, Pramuwisata merupakan sumber informasi pertama bagi turis atau wisatawan yang datang ke daerah wisata untuk mendapatkan informasi atau penjelasan awal saat berkunjung kedaerah wisata yang dituju, dan juga merupakan ujung tombak peningkatan sektor pariwisata selain para pelaku travel agent.

“Makanya diperlukan payung hukum serta peningkatan kompetensi pramuwisata yang memahami pariwisata di tingkat lokal, nasional dan regional. Pramuwisata merupakan bagian vital peningkatan sektor pariwisata karena merupakan katalisator, virus penyebar informasi tentang objek, event, aktivitas, dan destinasi wisata khususnya di Kepri,” Ucapnya.

Apalagi di Kepri ini, lanjutnya, wisatanya sangat komprehensif. Semuanya ada seperti misalnya kuliner, budaya, pantai serta wisata lainnya.

“Makanya salah satu prasyaratan agar pariwisata itu berkembang dan bisa maju, kuncinya adalah memiliki tenaga pramuwisata yang berkompeten dan profesional, ” Ujarnya.

Sementara itu, rencana Pemprov membuat Pergub untuk jasa industri pariwisata disambut positif oleh Ketua DPD HPI Kepri, Abdi Simatupang. Kata dia salah satu tujuan digelarnya rakerda I HPI jug membahas poin-poin untuk diajukan ke Pemprov Kepri.

“Makanya kami menggelar rakerda HPI Kepri I, tujuannya yakni meningkatkan soliditas, meningkatkan SDM para pramuwisata agar mampu bekerja secara profesional dan berkompeten serta mengusulkan beberapa poin agar jasa industri pariwisata ini bisa dibuatkan payung hukum berupa perda ataupun pergub nantinya,” Jelasnya.

Kata Abdi lagi, Saat ini di Kepri terdapat 550 pramuwisata yang tersebar se Kepri. Namun yang terdaftar di HPI dan sudah bekompeten baru di tiga daerah yakni di Batam, Tanjungpinang serta di Bintan. Sedangkan di Anambas, Lingga, Natuna serta Tanjungbalai Karimun yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, belum terdapat pramuwisata yang berkompeten.

“Daerah seperti Anambas, Natuna, Lingga dan Tanjungbalai Karimun ini kan potensi wisatanya sangat luar biasa bagusnya. Sayang kalau tak ditempatkan pramuwisata yang memiliki kompetensi dan profesional. Makanya perlu ditingkatkan lagi kompetensi pramuwisata yang belum terdaftar di HPI agar tak menjadi pramuwisata yang ilegal, tahu sedikit tentang wisata ditempatnya, sudah berani menjadi pramuwisata,” terangnya.

Abdi mengakui, banyak profesi pramuwisata ini disalahgunakan oleh oknum yang mengaku sebagai pramuwisata yang sudah berkompeten. Ujung-ujungnya status pramuwisata itu disalahgunakan yang berdampak merugikan turis atau wisatawan, memperlakukan wisatawan dengan kasar hingga mencoreng nama wisata di Kepri.

“Ini yang ingin kami benahi, makanya dibutuhkan perda atau pergub jasa industri pariwisata, yang didalamnya juga mengatur sanksi apabila terdapat pramuwisata yang bekerja diluar rel,” tutup abdi. (Agung Dedi Lazuardi)