Berita7 — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun pada semester I-2026 atau setara 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan angka tersebut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR pada Selasa (7/7/2026), dan menegaskan defisit tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali.

Rincian Pendapatan Negara

Pendapatan negara pada periode itu tercatat Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 21,4% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp271 triliun, dan penerimaan hibah Rp700 miliar.

“Kinerja pendapatan dipengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola pajak dan bea cukai, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga dan BLU,” ujar Purbaya.

Penerimaan perpajakan mencapai 44,1% dari target APBN dan tumbuh 21,4% secara tahunan. PNBP terealisasi 59% dari target dan tumbuh 21,6% secara tahunan. Penerimaan hibah mencapai 104% dari target dan tumbuh 10,2% secara tahunan.

Secara rinci, penerimaan pajak tercatat Rp1.035,7 triliun atau 43,9% dari target APBN dengan pertumbuhan 24,6% tahun ke tahun. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun atau 45,2% dari target APBN dan tumbuh 3,4% secara tahunan.

“Kalau kita lihat penerimaan pajak saja tumbuh 24,6% ini perkembangan yang menggembirakan… reformasi organisasi maupun personal di perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan saya pikir ke depan akan terus membaik,” kata Purbaya.

Rincian Belanja Negara

Realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun, atau 43,1% dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Belanja negara tumbuh 17,8% secara tahunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Purbaya menyatakan penyerapan belanja yang lebih merata sepanjang tahun tercermin dari kenaikan tingkat penyerapan dibanding tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp1.98,6 triliun dengan tingkat penyerapan 41,2% dari target APBN dan pertumbuhan 17,8% secara tahunan.

Transfer ke daerah (TKD) dicatat sebesar Rp357,4 triliun dengan tingkat penyerapan 51,6% dari target APBN, namun mengalami kontraksi 11,2% secara tahunan.

Dalam komposisi belanja pemerintah pusat, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun atau 43,6% dari pagu, tumbuh 40% secara tahunan. Belanja non K/L tercatat Rp639,7 triliun atau 39% dari pagu dan tumbuh 20% secara tahunan.

“Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan, dan program prioritas nasional,” tutur Purbaya.