KPPAD Kepri Ingatkan Penyalahgunaan Anak Dalam Kampanye Pilkada

by -
KPPAD Kepri Ingatkan Penyalahgunaan Anak Dalam Kampanye Pilkada
Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Pengawasan Partisipatif KPPAD Kepri Dengan Bawaslu Kepri. (Foto : Dok.KPPAD Kepri)

TANJUNG PINANG – berita7.co.id. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau, mengajak pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur beserta tim sukses yang bertarung dalam Pilkada Provinsi Kepri untuk memiliki komitmen bersama, melindungi anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan kampanye Pilkada Serentak 2020.

Ajakan serupa juga disampaikan kepada calon walikota, calon wakil walikota, calon bupati dan calon wakil bupati se-Provinsi Kepulauan Riau yang juga bertarung dalam Pilkada serentak Desember tahun ini.

Ketua KPPAD Provinsi Kepri Erry Syahrial mengatakan, pasangan calon kepala daerah beserta tim sukses harus memiliki kesepahaman terhadap pentingnya melindungi anak, memiliki semangat, visi dan misi terkait kebijakan perlindungan anak.

‘’Semangatnya adalah memastikan anak- anak Kepri dan Indonesia terlindungi dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik,” ujar Erry.

Dijelaskan Erry, salah satu yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam tahapan Pilkada ini adalah menjauhkan anak-anak yang berumur di bawah 17 tahun kegiatan penyalahgunaan anak dalam politik.

Jika tetap melakukan maka mereka akan mendapat ancaman dipidana sampai satu tahun dan denda Rp12 juta.

Kegiatan kampanye saat ini juga mengalami perubahan sehubungan dengan hadirnya internet dan media sosial. Erry juga mewanta-wanti anak juga tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye di media sosial.

“Anak-anak yang belum punya hak pilih tidak boleh terlibat dalam kampanye dan kegiatan yang mendukung kampanye. Anak harus steril dari kegiatan politik praktis,” ujarnya.

Termasuk yang dilarang adalah menyebabkan konten-konten kampanye ke akun anak di berbagai platform media sosial yang ada saat ini.

KPPAD Kepri juga minta KPPAD Kota/Kabupaten se-Kepri, Bawaslu Kepri hingga ke tingkat kecamatan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk turut serta melakukan pemantauan dan edukasi pelarangan pelibatan anak usia di bawah 17 tahun.

‘’Tidak boleh dilibatkan dalam bentuk media apapun, termasuk di iklan kampanye. Tidak boleh menampilkan wajah anak dalam bentuk foto dan video,’’ papar Erry.

KPPAD Kepri beberapa waktu lalu juga sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dan Penandatanganan Kerjasama Sama dalam rangka pengawasan partisipatif pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Kepri.

MoU dan kerjasama ditandatangani di Kantor Bawaslu Kepri di Tanjungpinang tanggal 18 Agustus dengan sejumlah point kesepakatan pengawasan Pilkada.

Terkait dengan KPPAD Kepri maka pengawasan yang khusus dilakukan KPPAD Kepri adalah terkait larangan pelibatan anak dalam kampanye Pilkada dan berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada secara umum yang melibatkan anak. (Ruv)