Komisi I DPRD Batam dan BPOM Gerebek Gudang Kosmetik Ilegal

by -
Komisi I DPRD Batam dan BPOM Gerebek Gudang Kosmetik Ilegal
Komisi I DPRD Batam bersama BPOM menunjukan barang bukti kosmetik ilegal hasil penggrebekan. (Foto: Agung DedI Lazuardi/berita7)

berita7.co.id, Batam – Anggota Komisi I DPRD Batam menggelar sidak kesalah satu distributor kosmetik dikawasan Tiban Sekupang, Rabu (30/10/2019). Bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri, ribuan kosmetik berbagai merek tanpa izin edar ditemukan didalam ratusan kardus yang disimpan jejeran enam ruko.

Kepala BPOM Kepri Yosef Dwi Irwan Prakarsa mengatakan, adapun penggerebakan ini diawali dengan adanya laporan masyarakat, yang mensinyalir adanya aktifitas penjualan barang-barang kosmetik ilegal tanpa izin edar dari BPOM.

“Bersama Komisi I DPRD Batam, kami langsung terjun kelokasi, dan benar kami temukan kosmetik yang tak memiliki izin edarnya di dalam 6 ruko 2 lantai, sebagian disimpan untuk aksesorisnya, namun untuk aksesorisnya bukan ranah BPOM,” ujarnya, Rabu (30/10/2019).

Baca juga : Dituntut 4 Bulan, JPU minta Amat Dibebaskan

Lanjutnya, dari seluruh kosmetik yang ada, dia memastikan semua jenis kosmetiknya ilegal, dan dilarang diperjual belikan, lantaran tak ada jaminan keamanan kesehatan, karena tak melalui uji laboraturium.

“Tim penyidik kami sedang menghitung jumlah seluruh produk, jadi belum tau berapa jumlah seluruhnya dan nominalnya, mereknya ada temu lawak ada bioaqua, dan masker-masker lainnya,” ujarnya.

Selain menghitung dan seluruh kosmetik ilegal tersebut, pihaknya juga akan menulusuri pemilik gudang tersebut, karena saat penggerebakan hanya ada berberapa karyawan yang tengah mengemas barang-barang yang akan dikirim ke konsumen. Berdasarkan pengakuan karyawan, pemilik gudang jarang datang kelokasi, bahkan terkadangan dua bulan sekali baru datang untuk melakukan pengecakan.

“Pemilik masih didalami, karena rata-rata karyawannya semua masih baru. Dan penyidik sedang bekerja untuk bisa menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kepemilikan barang-barang tersebut, sesuai undang-undang akan pemilik akan diancam 15 tahun penjara,” Ucapnya.

Menindak lanjuti penggerebakan itu, Ketua komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto mengatakan, pihaknya akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada instansi terkait seperti Kepolisian, Bea dan Cukai, dan importir, guna mempertanyakan pengawasan terhadap barang-barang ilegal yang masuk ke Batam.

“Kami akan mempertanyakan, kenapa barang-barang ilegal tersebut bisa lolos, dan bagaimana pengawasannya, serta apa yang akan dilakukan pihak kepolisian terkait masalah ini,” Tutupnya. (Agung DedI Lazuardi)