Jefry Simanjuntak: Pemutusan Konsesi ATB Terlalu Prematur

by -
Jefry Simanjuntak: Pemutusan Konsesi ATB Terlalu Prematur
Anggota Komisi III DPRD Batam, Jefry Simanjuntak saat memberikan keterangan pers kepada awak media belum lama ini. (Foto: B7/86)

berita7.co.id, BATAM – Terkait tak akan diperpanjangnya masa konsesi Adya Tirta Batam (ATB) dalam oleh BP Batam, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III DPRD Batam, Jefry Simanjuntak.

Ia berharap BP Batam melakukan verifikasi terhadap konsesi tersebut, bagaimana kelanjutannya, apa saja hak dan kewajibannya yang harus diselesaikan BP Batam, serta hak dan kewajiban yang harus diselesaikan ATB.

“Air ini masalah utama, vital. Kalaulah air dikelola BP Batam, sudah mampukan BP Batam, sudah adakah personalianya, sudah ada belum manajemennya. Kalau itu belum ada, apa langkah-langkahnya. Jangan nanti untuk penyelesaian konsesi ini, dengan argumen apapun, ada di belakang BP Batam ini suatu perusahaan besar yang akan mengelola air di Batam, ternyata bermasalah. Yang jadi korbannya pastinya masyarakat. Pemutusan konsesi menurut saya terlalu prematur saat ini,” ujar Jefry, Sabtu (25/1) malam.

Sistem yang sudah dijalankan ATB, baik mengenai penyaluran, lanjut Jefry, sudah bagus, menggunakan teknologi.

“Jangan semerta-merta main langsung memutuskan atau mengakhiri konsesi, kalau ternyata persiapannya untuk pengelolaan air kedepannya masih belum ada. Ada hak dan kewajiban yang memang harus diselesaikan. Terkait itu aset siapa, hal itu sudah diaudit belum oleh BP Batam. Audit dulu, baik audit terhadap aset maupun audit terhadap kinerja. Paparkan dulu. Pada waktu penerimaan lelang tersebut yang dibuka BP Batam, tak pernah dipublikasikan. Ada apa ini,” katanya.

Soal konsesi itu, lanjut Jefri jangan dianggap hanya selembar kertas yang bisa dibuang kapan saja. Kalau memang belum ada persiapan BP Batam dalam mengelola air di Batam, dibicarakan terlebih dahulu.

Konsesi pengelolaan air bersih ATB akan berakhir tanggal 2 November 2020 ini. Dalam konsesi itu disebutkan bahwa enam bulan sebelum masa berakhir konsesi, harus ada hitung-hitungan, audit berapa besarannya, bagaimana pengelolaan air kedepannya. Secara otomatis apabila di bulan November masa berakhirnya, maka di bulan Mei tahun ini akan terjadi pengalihan dari ATB ke BP Batam.

Namun sampai saat ini BP Batam belum mau menerima laporan-laporan seperti apa hasil dari konsesi oleh ATB ke BP Batam.

“Kami akan mengundang keduanya (ATB-BP Batam) untuk mendengarkan seperti apa konsesi itu berakhir. Karena ini berefek pada pelayanan air ke masyarakat Batam. Kami dari DPRD Batam bukannya ingin bagaimana ATB dilanjutkan, bukan berarti memaksakan kontrak ATB diperpanjang dalam pengelolaan air bersih. Kami hanya ingin bagaimana dengan pelayanan pengolahan air ini bisa berkelanjutan dengan sistem yang sudah bagus seperti sekaran gini,” ujarnya.

Masalah terjadinya atau ada hal yang kurang dalam pengelolaan air selama ini oleh ATB, lanjut Jefry, itu persentasenya kecil saja. Tetapi pelayanan air ke masyarakat yang dikelola ATB selama 20 tahun, di luar pencapaian target yang sudah dicatatkan dalam konsesi tersebut.

“Salah satu pencapaiannya adalah target yang tadinya dalam 20 tahun hanya mencapai 130 ribu pelanggan, sekarang sudah mencapai 290 ribu lebih pelanggan. Artinya sudah melebihi 100 persen target di konsesi tersebut,” terangnya.

Kalau BP Batam dan Pemko Batam di sini menganggap bahwa konsesi pengelolaan air ini masalah yang gampang, Jefry meminta BP Batam Batam harus menyelesaikan kejelasan konsesi pengelolaan air bersih di Batam.

“Intinya kalau yang sudah ada seperti ATB itu sudah bagus atau mumpuni, jangan pemerintah memaksakan untuk memutus konsesi itu dan mengganti yang lainnya. Pertimbangkan fakta dan prestasi yang sudah diraihnya. Kalau memang kinerja ATB sudah bagus selama ini, katakan bagus. Kalau memang jelek atau buruk, katakan buruk,” ujar Jefry mengakhiri. (B7/86)