DPRD Terancam Sanksi 6 Bulan Tak Gajian

by -
DPRD Terancam Sanksi 6 Bulan Tak Gajian
Kantor DPRD Kota Batam. (Foto: Istimewa)

berita7.co.id, BATAM – DPRD Batam sampai saat ini belum menandatangani KUA PPAS 2020. Penyebabnya dari penyerahan KUA PPAS yang jatuh pada 15 Juli kemarin itu hanya bersifat simbolis, sedangkan isinya tidak sama atau tidak sesuai.

“Kami DPRD Batam menolak karena di ketentuan PP 12 itu, penyerahan dokumen KUA PPAS harus berwujud fisik. Karena ada faktor administratif supaya tidak ada pelanggaran. Kalau itu semua sudah diakomodir di dalam KUA PPAS, kami bisa menerima,” ujar Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Faktanya, dari 15 Juli hingga 6 September, ternyata KUA PPAS itu baru diserahkan, itu setelah disurati oleh DPRD Batam. Sementara efektif pembahasannya seelah terima dokumen pada 12 September, baru dibahas yang hanya empat hari.

“Karena waktu terbatas, kami tak bisa menandatangani KUA PPAS itu karena kami tak tahu isinya apa. Seiring berjalannya waktu, maka Pemko Batam tak bisa ajukan ranperda tanpa KUA PPAS. Namun demikian, ranperda ini berangkat dari jawaban fraksi dan jawaban Walikota Batam,” terangnya, Jumat (18/10).

Sekarang karena belum ada kesepakatan baku, DPRD akan melihat sesuai kebutuhan program yang bisa berkurang ataupun bertambah.

“Spirit kami baik. Insya Allah tetap pembahasan dijadwalkan pembahasan ketentuan aturan berlaku sebelum tanggal 30 November. Sebelum diserahkan ke komisi, nantinya akan ada arahan dari banggar,” ujarnya.

Kalau nantinya tak mau DPRD Batam dikenakan sanksi karena tak ditandatanganinya ranperda 2020 hingga akhir tahun, Nuryanto menegaskan DPRD Batam harus bekerja ekstra keras.

“Yang jelas dengan keterlambatan Pemko Batam menyerahkan dokumen ke DPRD Batam, itu menjadi penghambat dan mempersulit DPRD Batam. Ini merupakan yang terparah. Pemko Batam sudah sempat meminta maaf di forum. Alasan mereka dokumen belum selesai. Kalau memang tak ada barangnya, pastinya ya kami tolak lah. Kalau sampai 30 November nanti belum diketuk, DPRD Batam dipastikan terkena sanksi enam bulan tak gajian. Kalau memang terpaksa, anggaran tahun 2020 akan menggunakan anggaran sebelumnya. Pelaksanaannya menggunakan peraturan kepala daerah,” ujarnya mengakhiri. (Barong)