Disbudpar Kota Batam, Usulkan Arena Balap dan Lokasi Gedung Kesenian Berskala Internasional

by -
Disbudpar Kota Batam, Usulkan Arena Balap dan Lokasi Gedung Kesenian Berskala Internasional
Jefridin, Sekda Kota Batam. (Foto: Humas)

berita7.co.id, BATAM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam mengusulkan penetapan lokasi dermaga kapal pesiar atau cruis, hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam Ardiwinata, pada Focus Group Discussion (FGD) pembahasan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang digelar di Harris Hotel Batam Centre, Senin (4/11/2019).

Ardi menjelaskan, pembangunan dermaga cruis tersebut dianggap penting untuk mendukung pengembangan pariwisata khususnya wisata bahari di Batam, dan lokasi sandar kapal berukuran besar. Apalagi lanjut Ardi, Batam berada di selat Malaka yang kerap dilalui kapal-kapal pesiar dari berbagai negara. Namun selama ini tak bisa sandar karena belum memiliki fasilitas pelabuhan seperti yang diusulkan.

“Selama ini mereka hanya lewat, tidak masuk ke perairan kita. Kalau mereka bisa masuk, tentu bisa meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancenagara kita,” kata dia.

Baca juga : Kunjungan Wisman ke Batam Naik Empat Persen

Ardi menjelaskan RDTR ini disusun untuk masa 20 tahun ke depan. Tak hanya itu, Disbudpar juga mengusulkan beberapa hal lain untuk mendongkrak pariwisata, diantaranya penyediaan ruang untuk pembangunan arena balap seperti di Mandalika.

“Selain itu kami juga usulkan untuk lokasi pembangunan gedung kesenian dan pusat pertunjukan yang besar. Sehingga bisa mengadakan pertunjukan seni atau konser berskala internasional,” ujarnya

Kata Ardi lagi, pada tahun 2019 ini Pemko Batam menyusun Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Batam di 5 kecamatan. Yakni Kecamatan Bengkong, Batuampar, Lubukbaja, Nongsa, dan Batam Kota.

Selanjutnya PZ untuk dua kecamatan, Batuaji dan Sekupang, disusun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelaksanaan di dua kecamatan ini dalam rangka percepatan Online Single Submission (OSS).

“Untuk pembahasan Ranperdanya sudah masuk dalam program legislasi daerah di DPRD Kota Batam. Akan dibahas di semester pertama tahun 2020,” kata dia.

Ranperda ini selain bermanfaat untuk pembangunan juga mempermudah dalam hal perizinan dan peningkatan ekonomi di Kota Batam. RDTR juga mempermudah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja pembangunan (RKP).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan penyusunan RDTR ini sudah dimulai sejak 2018. Diawali dengan penyediaan peta dasar, yang bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Untuk pembuatan Peta Dasar Skala 1:5.000 sudah dilaksanakan. Pembuatan peta ini sesuai verifikasi hasil Survey Kelengkapan Lapangan (SKL) bersama para camat di Kota Batam pada 8 Oktober 2019,” kata Jefridin. (Agung Dedi Lazuardi)