Berita7.co.id — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan ketangguhan kota harus dibangun lewat penguatan sistem pangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menurutnya, kedua sektor itu krusial untuk meningkatkan daya tahan daerah sekaligus mendukung ketahanan nasional.

Bima menyampaikan hal tersebut dalam Forum Pangan pada rangkaian Rapat Kerja Nasional XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan, Sumatera Utara, Senin (29/6). Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangannya pada Jumat (10/7/2026).

Kota Sebagai Pelopor Inovasi Pangan

Wamendagri menilai pemerintah kota memegang posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kota, kata dia, berperan memperkuat distribusi, memperluas akses masyarakat terhadap pangan, serta mendorong lahirnya inovasi di sektor pangan.

“Kota tidak boleh hanya menjadi konsumen pangan. Kota harus menjadi pelopor inovasi, membangun jejaring antardaerah, memperkuat distribusi, dan menghadirkan berbagai solusi agar masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang berkualitas,”

Bima menekankan tantangan pangan bukan persoalan satu daerah saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas wilayah dengan memperhatikan karakteristik dan potensi masing-masing kota.

Modal Kolaborasi Pemerintah Daerah

Ia menyatakan tantangan yang dihadapi pemerintah kota akan terus berkembang. Modal terbesar APEKSI, menurut Bima, bukan sekadar pengalaman kepala daerah, melainkan tradisi kolaborasi yang sudah terbangun.

“Kami bangga melihat kepala daerah yang memilih berpeluh daripada mengeluh. Tangguh tidak bisa sendiri. Tangguh itu karena terampil berkolaborasi dan berkokreasi dengan berbagai pihak. Yang membedakan APEKSI adalah semangat guyub, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi itu harus terus dijaga karena di sanalah kekuatan kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks,”

Bima menambahkan Kementerian Dalam Negeri siap memfasilitasi masukan dan kesepakatan yang muncul dalam sidang pleno maupun forum-forum selama Rakernas XVIII APEKSI sebagai bahan penguatan kebijakan pembangunan daerah.

Melalui forum Rakernas, Kemendagri menegaskan komitmen untuk mendengar, memfasilitasi, dan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi pemerintah kota. Menurut kementerian, ketangguhan daerah hanya tercapai bila inovasi, penguatan sektor strategis, dan kolaborasi pemangku kepentingan berjalan bersamaan.

Rekomendasi Hasil Sidang Pleno

Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menyatakan rekomendasi yang disahkan dalam Sidang Pleno para wali kota merupakan hasil proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sepanjang rangkaian Rakernas.

“Berbagai rekomendasi yang disepakati dalam Sidang Pleno para Wali Kota dilengkapi dengan pokok-pokok pikiran yang lahir dari forum-forum tematik yang berlangsung sejak tanggal 28 Juni hingga 2 Juli di berbagai lokasi di Medan, yang masing-masing dilakukan oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital, kepala dinas yang terkait dengan ketahanan pangan, Ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda, hingga kaum muda kreatif kota seluruh Indonesia,”

Alwis menambahkan bahwa persoalan kota kini kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan tunggal. Rakernas menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai perspektif untuk menghasilkan rekomendasi saling melengkapi.

“Kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, solusinya juga harus dibangun secara bersama-sama. Forum-forum ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, transformasi digital, investasi, lingkungan hidup, ketahanan pangan, hingga pelibatan generasi muda merupakan satu kesatuan dalam membangun kota yang tangguh,” pungkasnya.