ATB NILAI PERSYARATAN BP BATAM MENGADA-ADA

by -
ATB NILAI PERSYARATAN BP BATAM MENGADA-ADA
Presiden Direktur ATB Benny Andrianto Antonius memberikan penjelasan terkait masa konsesi ATB (Foto : Kris/berita7)

BATAM – berita7.co.id. Presiden Direktur ATB Benny Andrianto Antonius merasa kecewa dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, terkait Pemilihan Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan selama transisi sistem penyediaan air minum (SPAM) Batam.

Menurutnya, proses pemilihan langsung tersebut tergopoh-gopoh, sehingga diindikasi menabrak sejumlah aturan perundangan. Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena, dalam aturan tersebut tak mengenal istilah “Pemilihan Langsung” seperti yang digunakan BP Batam.

“Dalam pengadaan barang dan jasa, tidak ada istilah pemilihan langsung, yang ada adalah tender, penunjukan langsung dan pengadaan langsung, jadi ini sudah diluar aturan, ” ujar Benny, di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang, Senin (07/09/2020).

BP Batam sendiri, telah memutuskan PT Moya Indonesia, anak usaha Moya Asia Holding Limited sebagai pemenang pemilihan langsung mitra. Pada proses pemilihan tersebut, ATB Batam memilih mundur, lantaran persyaratan dari BP Batam yang diajukan ke ATB dianggap mengada-ngada, seperti meminta ATB untuk menyetujui kajian yang dibuat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP), selambat-lambatnya hingga 31 Oktober mendatang.

“Kajian BPKP tidak ada relevansinya dengan lelang, karena penunjukan BPKP adalah untuk proses pengakhiran konsesi, bukan untuk syarat lelang,dan terkesan mengada-ada ” katanya.

Benny juga menjelaskan, penunjukan BPKP tersebut merupakan keputusan sepihak oleh BP Batam. Selain itu, BPKP juga bukan ahli SPAM. Sehingga hal itu juga dianggap melanggar pasal 19.4 tentang penunjukan ahli SPAM, dan kajian teknis SPAM dianggap tidak valid.

“Jadi keputusan kami, operator lain tidak diizinkan menggunakan aset ATB sebelum pengakhiran dijalankan sesuai perjanjian konsesi, Sampai BP Batam memenuhi kewajibannya, dan tidak semua aset akan diserahkan” katanya.

Dengan demikian, dalam penggunaan Notisi sebagai syarat pemilihan langsung dianggap telah terindikasi diskriminasi, sehingga ATB melaporkan dugaan tindakan diskriminasi tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Kamis lalu.

“Kami telah mendapat respon dari KPPU Kanwil I Medan, dalam waktu dekat tim dari KPPU akan datang, ” katanya.(Ruv)